OTT Kepala Daerah Jarang Terdengar, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, HARIAN DISWAY -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-catalog telah menurunkan kasus korupsi. 

Dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa , 19 September 2023, Luhut mengatakan bahwa belakangan ini hampir tidak terdengar kabar adanya Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena tidak ada lagi ada tender-tender, semua dia beli dari e-catalog. Dan itu sekarang kalau Anda lihat baik-baik, itu hampir tidak ada atau saya belum lihat, Kepala Daerah yang ditangkap karena OTT, karena government procurement," terangnya.

Luhut meyakini bahwa hal ini dipicu karena adanya transparansi yang lebih tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog.

"Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih transparan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi," imbuhnya.

BACA JUGA:Dahlan Iskan Diperiksa Sebagai Saksi, Ternyata Begini Ruangan Pemeriksaan di KPK

BACA JUGA:Dipanggil KPK Hari Ini, Cak Imin Minta Tunda

Tak tanggung-tanggung, Luhut memiliki cita-cita sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dilakukan melalui e-catalog dan bisa menjadi besar layaknya e-commerce dunia asal Amerika Serikat, Amazon.

Luhut menyebut, pengadaan barang dan jasa pemerintah bernilai Rp 1.600 triliun, dan sekitar Rp 300 triliun dari BUMN.

"Karena tadi dengan digitalisasi, di mana banyak yang tidak sadar Rp 1.600 triliun government procurements atau Rp 1.400 triliun yang kita dan pemerintah menanam, Rp 300 triliun dari BUMN itu akan bertahap kita digitalkan semua seperti Amazon, jadi e-catalog," jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa progres digitalisasi pengadaan pemerintah melalui e-catalog ini pada tahun lalu sudah mencapai 30 persen, dan ditargetkan akan semakin meningkat menjadi 85 persen atau lebih pada tahun ini.

"Tahun lalu kita sudah bikin 30 persen, tahun ini akan kita bikin menjadi 85 persen atau lebih," tambahnya.

BACA JUGA:Giliran Ibunda Mario Yang Jadi Sorotan KPK

BACA JUGA:KPK kok Dibubarkan?

Sumber: