Kereta Api Moda Transportasi Massal Paling Rendah Emisi, Menhub Sebut Bisa Atasi Persoalan Iklim

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Angkutan kereta api dinilai sebagai moda transportasi massal beremisi rendah dan bisa menjadi solusi dampak perubahan iklim. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau) pada proyek-proyek perkeretaapian di Indonesia.

Terobosan Green financing harus ditemukan dalam industri keuangan untuk bisa mengalokasikan dana kepada proyek pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 

BACA JUGA:Setelah Gandeng Penegak Hukum, Kominfo Kini Ajak Provider Internet Perangi Judi Online.

Hal tersebut ia sampaikan pada Seminar Nasional: Strategi Green Financing Sektor Transportasi Untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM di Jakarta, Rabu 20 September 2023. 

“Untuk menciptakan transportasi yang hijau, berkelanjutan, berkeadilan, berkeselamatan membutuhkan cost yang tinggi. Tetapi kalau ini tidak diwujudkan, masalah polusi dan perubahan iklim tidak bisa kita atasi,” kata Budi dalam kesempatan tersebut. 

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu menyebut, untuk membangun angkutan massal kereta api, selain membutuhkan investasi yang besar, pemerintah juga perlu mengalokasikan subsidi agar tarifnya terjangkau bagi masyarakat. 

BACA JUGA:Jasad Perempuan Bernama Rosi Happy Septiana Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Karah, Ada Luka Lebam di Tangannya

“Lebih dari 30 persen alokasi anggaran kami diperuntukkan untuk memberikan subsidi,” ucapnya.

Untuk itu, konsep green financing dan creative financing perlu terus didorong untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. 

Budi juga menyebut pihaknya terus konsisten melaksanakan aksi mitigasi perubahan iklim pada sektor transportasi. 

Beberapa rencana aksi mitigasi yang dilakukan di sektor perkeretaapian diantaranya yaitu: pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung, LRT Jabodebek dan MRT Jakarta, pengembangan KA perkotaan dan KA Bandara, serta pembangunan double track.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) Ikaputra mengatakan, pemerintah harus memutuskan kebijakan yang tepat dan pro terhadap upaya mengatasi masalah perubahan iklim.

BACA JUGA:Progress 3 Segmen Jalan Tol IKN 20 hingga 50 Persen, Rampung Pertengahan 2024

Sumber: