Survei, Sure Pay, Share Pay

Survei, Sure Pay, Share Pay

Ilustrasi survei, sure pay, dan share pay -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

BACA JUGA:Hasil Survei Indikator Akhir Mei 2023: Prabowo Naik Terus, Ganjar dan Anies Kompak Turun

Denny JA dalam grup WA  diskusi langsung merespons. ”Seharusnya dibantah oleh hasil riset,’’ ungkapnya.

Ia meminta politisi yang menyomasinya untuk memahami lembaga survei dengan tiga hal. Yakni, track record lembaga survei, reputasi lembaga survei, dan kerangka waktu pelaksanaan survei.

”LSI Denny JA sudah mendapat penghargaan dari majalah Time,” kata Denny. Ia juga mengaku menerima penghargaan dari Twitter dan PWI Jaya.

Bicara track record, Denny menjelaskan, lembaganya selalu memberikan prediksi yang jitu dalam empat kali pilpres. Semua potret prediksi itu dikeluarkan sebulan sebelum pencoblosan.

BACA JUGA:Survei ARCI: Warga Nahdliyin Cenderung Pilih Prabowo

BACA JUGA:Survei Indopol, Anies Ungguli Ganjar dan Prabowo

Pesona kandidat, lanjut Denny, juga memengaruhi hasil survei. Dalam hitungan bulan bisa berubah. Karena bisa jadi, urainya, ada calon yang blunder di masa survei tersebut.

Namun, pendukung Anies tetap mencurigai angka 5 persen itu. Apalagi, beberapa kali Anies ke Medan, pendukungnya selalu sesak. Penjelasan Denny tak membuat pendukung Anies jinak. Malah PKB bakal memperkuat dukungan somasi.

Anies sendiri hanya tersenyum mendengar hasil survei itu. Ia tidak risau. Sebab, saat pilkada Jakarta, tak ada lembaga survei yang menempatkannya di nomor satu atau dua. Selalu buncit. Namun, kenyataannya menang.

BACA JUGA:Capres Survei

BACA JUGA:Survei Gombal

Survei yang tidak mencerminkan realitas juga terjadi di pemilihan terakhir di Turki. Jelang pencoblosan, lembaga survei menempatkan Erdogan kalah. Sampai hari-hari terakhir juga kalah. Kenyataannya, Erdogan kembali menang.

Rizal Ramli, ekonom senior yang selalu bersikap kritis terhadap pemerintah, membuat istilah: sure pay. ”Ini eranya demokrasi sure pay.” Artinya, demokrasi pasti bayar.

Rizal yang pernah juga duduk di kabinet itu menilai tolok ukur demokrasi sekarang adalah uang. Dalam praktiknya, siapa yang kuat bayar, itulah yang menentukan segalanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: