Khofifah: Wujudkan Pemilu Damai , Hindari Politik Identitas dan Ujaran Kebencian
Khofifah (tengah) saat berangkat ke lokasi apel Operasi Mantap Brata Semeru, di Lapangan Makodam, Selasa, 17 Oktober 2023-Humas Pemprov Jatim-
Termasuk sengketa yang ditemukan pada Pemilu harus ditindak lanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, semua sengketa pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.
"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya harap kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Pemilu ini bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi kebaikan bersama," tambahnyi.
Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan apel tersebut dilaksanakan serentak se-Indonesia. Operasi mantap brata itu akan dilakukan mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 20024. Melibatkan personel gabungan TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait dan mitra.
Total personel sebanyak 261.695 personel di seluruh Indonesia. “Tentunya pada pesta demokrasi ini, seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi. Mengingat pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena diselenggarakan secara serentak,” ujarnya menambahkan.
Untuk mendukung operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Calling System. Itu untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan. Serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi polarisasi akibat black campaign yang dilengkapi dengan Satgas anti money politik. “Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA: IKP Jatim Naik Signifikan, Khofifah: Pers Jadi Jembatan Masyarakat dan Kontrol Pembangunan Daerah
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Juga ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas pada pemilu 2024. Terpenting, masyarakat juga akan mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten atau kota berkategori kerawanan tinggi. Serta berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu tahap ketiga Polri, terdapat dua provinsi dan satu kabupaten kota yang berkategori sangat rawan.
Dalam kesempatan ini, juga turut dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh Forkopimda Jatim, Penyelenggara Pemilu (Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim) serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu.
Tidak hanya itu juga turut dilakukan pula peragaan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2024. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: