Bobroknya Indonesia Versi Mahfud MD

BACA JUGA:Sembuh Total dari Infeksi Bakteri Serius, Madonna Curhat di Konser

BACA JUGA:Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820 Salurkan Vitamin Tekan Stunting

US Department of State juga paham, untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah Indonesia menerbitkan Omnibus Law Cipta Kerja (UU No. 1/2020) pada Oktober 2020 untuk mengubah puluhan undang-undang yang dianggap menghambat investasi. 

Perjanjian ini memperkenalkan pendekatan berbasis risiko untuk perizinan usaha. Menyederhanakan persyaratan lingkungan hidup dan sertifikat bangunan. Reformasi pajak untuk memudahkan berusaha. Peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Serta penetapan daftar investasi prioritas. 

Dilanjut: "Hal ini juga menyederhanakan proses perizinan usaha di tingkat daerah." 

Pernyataan US Department of State itu, sama seperti dikatakan Mahfud.

BACA JUGA:Penuhi Nazar Dukungan Prabowo-Gibran, Kader PSI Surabaya Cukur Gundul

BACA JUGA:Parade Peluncuran 6 Buku Filmis Elang Nuswantara (2-Habis): Kearifan Lokal ala Writerpreneur Profesional

Terus..., US Department of State melanjutkan, bahwa pada saat yang sama, investor menyatakan khawatir terhadap peraturan teknis yang membatasi, inkonsistensi kebijakan, inefisiensi birokrasi, kurangnya infrastruktur, masalah kesucian kontrak, dan korupsi.

US Department of State mencatat, Agustus 2021, Kementerian Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Itu sistem online terintegrasi. Memangkas hampir semua proses perizinan (kecuali di sektor minyak dan gas, serta keuangan). 

Berdasarkan OSS, bisnis yang dianggap berisiko lebih rendah akan menghadapi lebih sedikit persyaratan administratif untuk mendapatkan izin dan lisensi. Atau disederhanakan.

Pemerintah Indonesia menghapuskan persyaratan izin mendirikan bangunan, dan melonggarkan izin lingkungan, yang dianggap pemerintah sebagai sumber utama korupsi dalam proses perizinan usaha.

BACA JUGA:Polisi Jaga Rumah Korban Perkosaan dan Penganiayaan di Kolong Jembatan Suramadu

BACA JUGA:Polres Kediri Kota dan KNPI Ajak Kaum Milenial Bijak Bermedsos 

Sistem OSS menyederhanakan penerbitan izin, namun mengintegrasikan kewenangan lintas kementerian yang tumpang tindih ke dalam satu sistem. Baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sumber: