Kerisauan Netralitas

BACA JUGA:Perbedaan SBY dan Jokowi

Titik lain yang berpotensi muncul kecurangan adalah penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU). Berbagai modus kecurangan beredar di masyarakat. Namun, tak pernah ada putusan –baik di MK maupun MA– yang membuat hasil pemilu jadi batal. 

Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi, setiap kubu capres mempunyai jaringan saksi dari level TPS hingga perhitungan final di KPU RI.

Sebenarnya, kalau benar-benar ingin transparan, suara dihitung final cukup di KPUD (kota/kabupaten) masing-masing. Para saksi akan mudah mengawasinya. Ruang lingkupnya kecil (daerah). 

BACA JUGA:Jokowi, Antara Relawan dan Parpol

BACA JUGA:Jeruk Jokowi

Hasil hitungan KPUD diumumkan secara resmi ke publik sebagai hasil final hitungan daerah. KPU pusat tinggal menjumlahkan hitungan resmi dari KPUD. Masyarakat pun akan mudah menghitung. 

Bicara pemilu adil atau curang, tokoh kunci tetap di tangan presiden. Bila berkomitmen untuk adil dan transparan, Presiden Jokowi tinggal memerintah jajarannya menjalankan dengan sungguh-sungguh. Beres.

Jokowi pun sudah berjanji untuk mengumpulkan kepala daerah. Juga, akan mengumpulkan pejabat Polri dan TNI untuk menciptakan pilpres adil. Rencana itu ia janjikan saat menjamu ketiga capres. Tinggal rakyat menunggu realitas di lapangan.

Kalau ada pihak yang tetap risau, juga sangat wajar. Sebab, putra presiden ikut bertanding. (*)

 

 

 

 

Sumber: