Kerisauan Netralitas

BACA JUGA:Sapu Jagat ala Jokowi

Persoalan muncul akibat sikap dan kebijakan pemda. Tak hanya soal izin acara, pemasangan spanduk dan baliho para capres juga. Termasuk masalah pemberian lokasi strategis untuk calon tertentu dan pengaturan pajaknya.

Namun, di level kementerian, justru yang terjadi akan saling intai. Dengan catatan, tak ada reshuffle dari komposisi sekarang ini. 

Malah, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD (PDIP) yang memegang banyak posisi strategis. Mahfud sendiri menko polhukam. Ia tentu punya akses untuk memantau gerakan kementerian di bawahnya. Termasuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri, dan kepolisian.

BACA JUGA:Kaesang sang Mawar

BACA JUGA:Bungsu vs Sulung: Kaesang vs Gibran

PDIP juga memiliki Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menkum HAM Yasonna Laoly. 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) walaupun tidak pernah disebut sebagai portofolio PDIP, sosok BG dikenal dekat dengan Megawati. Pos itu sangat strategis untuk mendeteksi dan  memantau semua aktivitas di negeri ini. BIN adalah kuping presiden. 

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin juga sangat dekat dengan PDIP. Ia adik kandung politikus senior PDIP T.B. Hasanuddin. Burhanuddin oleh beberapa media disebut merupakan rekomendasi PDIP.

BACA JUGA:Suksesnya Tim Sukses

BACA JUGA:Netralitas Jokowi

Kejaksaan Agung juga sangat strategis. Memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat di seluruh Indonesia.

Dengan kekuatan jaringan pejabat yang berafiliasi ke PDIP, seharusnya kubu Ganjar tidak perlu terlalu risau (sekali lagi, dengan catatan tidak ada reshuffle). Mereka seharusnya bisa mengetahui kalau dicurangi. Hingga bisa diantisipasi.

Menteri yang berafiliasi ke kubu Anies tak sekuat kubu Ganjar. Menteri dari PKB dan Nasdem menempati pos ekonomi yang jauh dengan hiruk pikuk pemilu. 

BACA JUGA:Cawe-Cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024

Sumber: