Megawati Berpidato Siang Ini, Blak-Blakan Respons Situasi Politik Terkini

HARIAN DISWAY— Setelah Lama Dinanti, Tiba Saatnya Sampaikan Suara Hati. Itu judul poster pengumuman di channel YouTube milik PDI Perjuangan.

Ya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menyampaikan pidato politiknya Minggu, 12 November 2023, pukul 14.00 siang.  

“Detik yang dinanti telah tiba untuk menyaksikan megahnya suara hati nurani yang lama terpendam. Megawati Soekarnoputri, akan memberikan pidato menyikapi dinamika politik nasional yang tengah bergolak,” bunyi keterangan di video itu.

BACA JUGA:Jelang Pilpres 2024, 19 Tokoh Nasional Kumpul di Rumah Gus Mus Siang Ini, Bahas Apa?

BACA JUGA:19 Tokoh Kumpul di Rumah Gus Mus, Tuntut Kejelasan Sikap Pemerintah soal Pemilu 2024

Seperti diketahui, Megawati diisukan pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo. Keduanya berbeda dukungan di Pilpres 2024. 

Jokowi pun merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sementara kubu PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pasangan capres-cawapres.

Megawati kali terakhir bicara ke publik pada deklarasi Mahfud Md sebagai pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Tepat pada pertengahan Oktober lalu.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun sempat mengeluarkan cletukan-cletukan seputar isu hukum. Bahkan Megawati memilih Mahfud karena tokoh asal Madura itu dianggap sebagai  pendekar hukum.

BACA JUGA:Gibran Gabung Golkar, PDIP Enggan Tarik Kader di Kabinet Menteri Jokowi

BACA JUGA:Sekjend PDIP: Ada Alasan PDIP Beda Sikap ke Gibran dan Budiman Sudjatmiko

"Saya bilang sama beliau, ya hukum ini jangan terus semuanya pada bungkam, saya bilang pada beliau. Ya untuk apa ada aturan hukum, kalau semuanya pada diam. Ayo Pak kita ngomong Pak," ucap Megawati.

Banyak yang berspekulasi bahwa pidato politik Megawati kali ini akan makin blak-blakan. Terutama dalam menanggapi situasi politik yang memanas sejak sebulan terakhir. 

Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sidang putusan etik Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), hingga isu netralitas pemerintah di Pemilu 2024. (*)

Sumber: