Agus Subiyanto Sah Jadi Panglima TNI

Agus Subiyanto Sah Jadi Panglima TNI

Jenderal TNI Agus Subiyanto melambaikan tangan usai uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Parlemen, Senin, 13 November 2023.-DPR RI-

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Tongkat kepemimpinan tinggi TNI resmi akan diserahkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto. Lelaki kelahiran Cimahi itu menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pensiun pada 26 November 2023. Tinggal 12 hari lagi.

Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Jenderal TNI Agus Subiyanto usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Parlemen, Senin, 13 November 2023. "Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa keputusan sudah bulat. Tidak ada satupun anggota Komisi I yang menyampaikan sikap berbeda terhadap pencalonan Agus. Juga tidak ada catatan apapun.

Meutya berharap Agus bisa menjaga profesionalitas dan netralitas TNI, memperhatikan kesejahteraan prajurit, serta menjaga kemitraan antara TNI dan Komisi I DPR. "Kami akan bersurat ke pimpinan DPR terkait dengan persetujuan itu," tandasnya.

BACA JUGA:Wacana Jabatan Panglima TNI dan KSAD Diperpanjang Setahun ke Depan, Jokowi: Masih Proses!

BACA JUGA:Pengalaman Menonton Kerapan Sapi Piala Panglima TNI Cup 2023: Ada Pemenang, Sorak Menggila

Nama Agus selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna pada 21 November 2023. Setelah itu, Agus akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ada kemungkinan masa kepemimpinan Agus nanti lebih dari setahun. Mengingat UU TNI memang mewajibkan pensiun bagi semua prajurit yang menginjak usia 58 tahun. Dan Agus baru berusia 58 tahun pada 5 Agustus 2025.

Saat uji kelayakan dan kepatutan, Agus menyinggung isu Papua dan Laut China Selatan. Penyelesaian konflik di Papua butuh pendekatan smart power. "Ini merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi militer," terangnya.

Pendekatan hard power perlu dilakukan melalui siaga tempur. Terutama menghadapi kombatan untuk penegakan hukum. Sedangkan soft power untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. 

BACA JUGA:Kerapan Sapi Piala Panglima TNI Riuhkan Stadion R.P Moh Noer

BACA JUGA:Latihan Gabungan TNI, Panglima Kogasratgab Pimpin Pasukan Kenali Medan

Pendekatan soft power tersebut dilakukan secara bersama-sama. Bersinergi antara TNI dengan semua kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan terkait.

"Dan diplomasi militer dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, patroli terkoordinasi, atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: