Eskalasi Konflik di Gaza, RI Belum Berencana Tarik Pasukan Perdamaian di Lebanon

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Indonesia belum berencana menarik pasukan perdamaian di Lebanon karena eskalasi konflik di Jalur Gaza. Langkah itu dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (16/11/2023).  

“Sampai sekarang belum ada rencana menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon,” tutur Prabowo usai pertemuan para menhan se-ASEAN dan negara mitra di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. 

Prabowo menyebutkan, Indonesia terus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB terkait kondisi terbaru di Gaza. “Juga semua negara yang berhubungan di situ,” kata Prabowo. 

Diketahui, Jalur Gaza memanas belakangan ini setelah Israel menyerang kawasan tersebut sejak 9 Oktober 2023 lalu. 

BACA JUGA:Partai Gelora Optimistis Pemilih Muda Pilih Prabowo-Gibran

BACA JUGA:Wakil PM Australia Akan Temui Prabowo, Ingin Perdalam Kerja Sama

Siaran pers Pusat Penerangan TNI menulis, wilayah Lebanon ikut memanas menyusul bergabungnya tentara Hizbullah Lebanon dalam konflik Israel-Hamas. 

Hal ini menyebabkan wilayah Naqoura yang menjadi lokasi markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan Soedirman Camp ikut terdampak aktivitasnya. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau pasukan perdamaian PBB dalam keadaan siaga dan waspada. Para personel Konga UNIFIL telah menggelar latihan rencana kontijensi.

Indonesia memang saat ini salah satu anggota G20, forum internasional yang menyatukan ekonomi utama dunia. Indonesia adalah penyumbang pasukan perdamaian PBB terbesar di antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB dan merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB (2020-2022) begitu juga Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (2021-2023).

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Kemiskinan telah berkurang setengahnya, akses ke pendidikan telah meningkat di semua tingkatan, dan banyak dari masyarakat Indonesia yang telah memiliki akses yang layak seperti kesehatan, air bersih, dan keadilan dibandingkan sebelumnya. Ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 secara global, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5 persen antara 2013-2019. Pada 2019, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar US$ 4.135.

BACA JUGA:Inilah Tokoh NU di Barisan Pendukung Prabowo-Gibran

BACA JUGA:KH Asep Syaifuddin Chalim: Prabowo-lah Yang Bisa Lanjutkan Program Jokowi

Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September 1950. Sejak itu, PBB bekerja sama dengan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, memperkuat demokrasi, dan mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Di tingkat negara, hubungan antara PBB dan Pemerintah telah berkembang dari hubungan tradisional donor penerima manfaat menjadi kemitraan strategis untuk mempercepat transformasi cepat Indonesia menuju ekonomi berpenghasilan tinggi. Di bawah kepemimpinan Kepala Perwakilan di Indonesia, Tim Negara PBB di Indonesia saat ini memberikan saran kebijakan, dukungan teknis dan berbagi pengetahuan tentang sejumlah prioritas pembangunan, yang digariskan dalam Strategi 5 tahun PBB di Indonesia saat ini, Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB ( UNSDCF) 2021–2025.

Pemerintah Indonesia dan PBB menandatangani UNSDCF pada April 2020. Dokumen penting ini mengartikulasikan tindakan kolektif PBB untuk mendukung Indonesia dalam melestarikan dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui proses konsultasi multipihak, UNSDCF diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan memiliki empat prioritas strategis: pembangunan manusia yang inklusif; transformasi ekonomi; pembangunan hijau, perubahan iklim dan bencana alam; dan inovasi untuk mempercepat kemajuan menuju TPB. (*)

Sumber: