Menjaga Stabilitas Perekonomian di Tahun Politik

TANGGAL 1 Desember 2023, di Surabaya, Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan Diseminasi Laporan Nusantara. Laporan itu merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang hasil kajian tentang ekonomi dan keuangan regional. Dalam diseminasi tersebut juga dibahas narasumber dari BI dan akademisi tentang kondisi perekonomian terkini serta posisi pemerintah sebagai regulator.

Tema besar yang diusung dalam dokumen kajian tersebut adalah memperkuat resiliensi dalam rangka menjaga stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tema itu sangat menarik untuk dibahas karena saat ini adalah periode tahun politik dengan suhu cenderung memanas yang dapat memengaruhi perekonomian. 

BACA JUGA: Mewirausahakan Generasi Z Berbasis Pembelajaran

Selain suhu panas di tahun politik, stabilitas ekonomi nasional juga berada dalam suasana waspada di tengah ketidakpastian dan dinamika perekonomian pada tingkat global. Faktor luar berupa situasi global ini merupakan kondisi yang tak dapat diprediksikan dan tak dapat pula diintervensi kecuali direspons melalui kebijakan yang tepat.

Perekonomian secara global saat ini cenderung mengalami pelambatan disertai dengan ketidakpastian tersebab munculnya berbagai konflik wilayah serta faktor determinan pengganggu lainnya. Sekalipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dinilai tetap memiliki kekuatan dalam menghadapi dinamika global. Penguatan itu didukung oleh tingginya permintaan domestik. 

BACA JUGA: Urgensi Etika dalam Kampanye Pilpres

Sementara itu, laju inflasi nasional tetap rendah dan terjaga dalam kisaran sasaran 3,0 plus minus 1 persen sehingga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di negara lain di dunia. Pengendalian inflasi di Indonesia mengacu pada harga pangan nasional. 

Kenaikan harga komoditas berupa pangan merupakan determinan utama bagi kenaikan inflasi yang ditanggapi pemerintah dengan terus memperkuat bauran kebijakan moneter. 

BACA JUGA: Menyikapi Kehadiran Perguruan Tinggi Asing

Salah satu bentuk bauran kebijakan diinisiasi BI dengan menggalang relasi erat atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi kelembagaan dilakukan oleh tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Sinergi antarlembaga tersebut juga didukung gerakan nasional (gernas) pengendalian kenaikan inflasi.

Hasilnya menunjukkan TPIP dan TPID didukung BI dan lembaga terkait lainnya mampu mengendalikan inflasi. Pada pertengahan 2023, inflasi berada di angka 3,08 persen. Angka itu lebih rendah daripada negara-negara lain seperti Argentina (113%), Turki (47%), India (7,4%), Uni Eropa (5,3%), dan selisih tipis dengan AS (3,2%) persen. 

BACA JUGA: Capres-Cawapres Membincang Kedaulatan Pangan

Kesuksesan pengendalian inflasi tersebut tak lepas dari sinergi antarlembaga otoritas moneter, otoritas fiskal, dan tim pengendali inflasi yang turun langsung melakukan pengecekan di lapangan.

 

Sumber: