Tuntaskan Pekerjaan, Pencitraan Kemudian

Mungkin juga selama tahapan pileg dan pilpres, kepala daerah lupa terkait planning dampak genangan sehingga banyak jalan yang rusak.

Padahal, seperti yang pernah diungkapkan Dahlan Iskan dalam sebuah podcast bersama putranya, Azrul Ananda, menjadi wali kota atau bupati di Indonesia itu gampang. Ada tiga yang perlu diperhatikan benar:

Satu, kotanya tidak banjir.

Dua, tidak ada jalan berlubang.

Tiga, memastikan tim sepak bolanya berprestasi.

Urusan ketiga itu nanti dibahas terpisah.

Namun, soal nomor satu dan dua itu adalah hal yang bisa terlihat dan dirasakan siapa pun. Secara langsung.

BACA JUGA: OTT Kepala Daerah Jarang Terdengar, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan

Masalah yang terlihat dan bisa dirasakan langsung itulah yang kemudian menjadi keluhan masyarakat. Di era seperti saat ini, mengeluh itu gampang. Cukup berkomentar di media sosial. Lalu, viral.

Celakanya, kepala daerah –terutama yang masih punya kepentingan di pilkada serentak 2024– sangat terganggu pada keviralan itu.

Akhirnya, waktunya habis untuk menepis isu negatif yang viral tersebut.

Di sebuah kota –yang tak perlu saya sebut namanya– sampai-sampai sang kepala daerah memberikan instruksi kepada kepala OPD (organisasi perangkat daerah) untuk terjun mengatasi isu negatif yang viral itu. Tapi, mengatasinya malah terkesan menjadikan OPD sebagai buzzer.

Kok bisa?

Ceritanya, ada satu OPD –sebut saja tugasnya sebagai penegak perda– yang tiba-tiba menggelar apel. Di apel itu sang kepala OPD memerintah jajarannya untuk mengantisipasi isu negatif yang ada di akun Instagram sang kepala daerah.

Instruksinya sampai detail, beberapa orang diminta mengerahkan beberapa orang lainnya untuk berkomentar positif. Tujuannya, menepis isu negatif yang sedang viral itu.

Sumber: