Tangani Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

Kemenko PMK Ungkap Pemerintah Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Sosial--web kemenkopmk.go.id

HARIAN DISWAY - Pemerintah terus melakukan pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

Meningkatkan kesejahteraan itu dilakukan dalam upaya menangani kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryanto, tingkat kemiskinan ekstrem telah turun dari tahun 2023 dan 2024 dengan adanya program perlindungan sosial. 

BACA JUGA: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Diperluas Menuju Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Pemerintah saat ini memiliki program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, bantuan permakanan dan atensi untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) beras.

Selain adanya program bantuan sosial tersebut, pemerintah memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA maupun LPG 3 kg serta subsidi BBM. 

"Berbagai program pemerintah untuk mengurangi Kemiskinan ekstrem terbukti telah memberikan dampak positif. Hasil kajian kami menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial tersebut pada dasarnya terbukti efektif untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga, khususnya untuk masyarakat persentil bawah," ujar Nunung.

BACA JUGA: Budisatrio Djiwandono: Kesejahteraan Petani dan Nelayan Tanggung Jawab Pemerintah

Selain program bantuan sosial, pemerintah memiliki program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang dapat membantu masyarakat. 

Nunung juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ikut berkontribusi dengan melakukan inovasi dalam mengentaskan masyarakat miskin di daerahnya. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan APBD yang ada, kemitraan dengan sektor nonpemerintah, dan regulasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Persoalan kesejahteraan itu tidak melulu tentang persoalan ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari segi sosiologis dan antropologis masyarakat. 

BACA JUGA: Penyaluran Dana Desa Cepat, Angka Kemiskinan Desa di Jatim Lebih Baik

Dengan adanya reformasi terhadap program-program yang dilakukan pemerintah, semoga kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan tidak akan ada kesenjangan sosial lagi di tiap daerah. 

"Kami optimistis dengan adanya berbagai program yang telah dilakukan dan semangat kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan melibatkan lembaga non pemerintah. Kita mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial, menuntaskan kemiskinan ekstrem, sampai mendekati 0 persen dan mencapai target angka kemiskinan yang telah ditetapkan tahun 2024," ungkap Nunung. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: