Gerakan Salam Empat Jari Dorong Hak Angket Pemilu 2024 hingga Kawal Pilkada

Gerakan Salam Empat Jari Dorong Hak Angket Pemilu 2024 hingga Kawal Pilkada

Ilustrasi salam empat jari yang dipopulerkan politikus PDIP Masinton Pasaribu. -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

HARIAN DISWAY - Inisiator gerakan Salam Empat Jari John Muhammad menegaskan bahwa relawan pasangan calon (paslon) 01 dan 03 bersatu dalam upaya mengoreksi jalannya Pemilu 2024.

Mereka mendorong penggunaan hak angket oleh lima partai politik guna menyelidiki dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang terjadi pada proses pemilu 2024.

Menurut John, kelima partai politik yang terlibat dalam upaya merealisasikan hak angket ini adalah PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Konsolidasi yang dilakukan oleh relawan dari paslon 01 dan 03, bersama dengan berbagai kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah berlangsung Sabtu, 9 Maret 2024 di Jakarta. Lebih dari 34 kelompok masyarakat sipil hadir dalam pertemuan tersebut.

“Jangan remehkan relawan. Jangan ragu sama relawan. Mereka solid mengoreksi pemilu, dan akan intensif memantau proses hak angket di DPR agar tidak ‘masuk angin’,” tegas John di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024.

BACA JUGA:RPP Manajemen ASN Menuju Hasil Akhir, MenPANRB: Targetnya 30 April 2024 Sudah Ditetapkan

BACA JUGA:Angkat Bicara Soal Hak Angket, Ma'ruf Amin Harap Tidak Ada Pemakzulan Presiden

Tujuan utama dari gerakan itu adalah memastikan pemilu yang adil dan bersih. Para relawan dan kelompok masyarakat sipil berkomitmen untuk secara intensif memantau proses penggunaan hak angket di DPR agar tidak terjadi kebuntuan.

John juga menekankan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada pemilu saja. Mereka juga berencana untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

“Kami tidak ingin cara-cara seperti pada Pemilu 2024 terulang pada pilkada. Oleh karena itu, gerakan ini akan menjadi permanen untuk memantau jalannya pemerintahan,” lanjutnya.

Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya praktik-praktik yang meragukan seperti yang terjadi pada Pemilu 2024.

John menyatakan bahwa upaya untuk memastikan keadilan dan kebersihan dalam pemerintahan tidak cukup hanya dengan keterlibatan gerakan masyarakat sipil.

BACA JUGA:Beda Sikap Parpol Soal Hak Angket dan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran di Sidang Paripurna

BACA JUGA:Resmi! Tiga Parpol Usulkan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKB Beri Kritikan Pedas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: