Meneroka Kebijakan Luar Negeri Prabowo (1): Strategi dan Arah Kebijakan

DILANTIKNYA Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang menandai lahirnya gagasan baru tentang politik luar negeri Indonesia ke depan. 

Dengan visi untuk meneruskan estafet kepemimpinan presiden Indonesia sekarang, Joko Widodo, Prabowo tampaknya melihat kebijakan luar negeri Indonesia sebagai suatu instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional untuk melompat menjadi negara maju. 

Hal itu setidaknya dapat dilihat dari Jokowi yang menyertakan Prabowo pada saat kunjungan kenegaraan PM Singapura Lee Hsien Loong yang dalam waktu bersamaan didampingi penerusnya, Lawrence Wong.

BACA JUGA: Kebijakan Luar Negeri Capres (1): Ganjar Bakal Andalkan Kekuatan Diplomat

BACA JUGA: Arah Kebijakan Luar Negeri Capres (2): Anies Pilih Diplomasi Budaya

STABILITAS KEAMANAN PENUNJANG PEMBANGUNAN

Prabowo, yang merupakan seorang tokoh yang berasal dari latar belakang purnawirawan militer, akan lebih memilih untuk mewujudkan stabilitas di kawasan dengan lingkup tetangga, yakni Asia Tenggara, dan lingkup yang lebih luas yang kemudian dikenal sebagai kawasan Indo-Pasifik. 

Hal itu mengingatkan kepada Presiden Soeharto, mendiang mantan mertuanya, yang ikut dalam mendirikan ASEAN hampir enam dekade silam. 

Soeharto memiliki kecenderungan untuk menempatkan politik luar negeri pada lingkar konsentris dengan memetakan secara komprehensif tentang prioritas kebijakan luar negeri pada subjek negara tertentu.

BACA JUGA: Zulhas Setuju Rencana Prabowo Tambah Kursi Menteri Menjadi 40 Lembaga

BACA JUGA: Sebelum Jadi Presiden, Jokowi Minta Prabowo Kenalan Dengan Pemimpin-Pemimpin Dunia: Saya Terus Belajar

Stabilitas erat dan penting kaitannya dengan agenda besar Indonesia untuk meneruskan pembangunan, khususnya menyiarkan upaya pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan, yang membutuhkan dukungan besar dari negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura. 

Singapura terus ditempatkan di posisi lima besar negara investor ke Indonesia, secara spesifik dalam pengembangan infrastruktur digital dan mewujudkan sistem perkotaan cerdas. 

Malaysia dan dalam batasan tertentu Brunei, yang berbatasan langsung dengan Indonesia di Pulau Kalimantan, juga dibeberkan wacana untuk membangun kereta api cepat lintas tiga negara untuk memastikan mobilitas ekonomi tiga negara.

Sumber: