KPK Sita Rp 22 Miliar dari Mantan Bupati Langkat

KPK Sita Rp 22 Miliar dari Mantan Bupati Langkat

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika memberi penjelasan kepada wartawan.-Disway.id-

HARIAN DISWAY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang milik mantan Bupati Langkat periode 2019-2024 Terbit Rencana Perangin Angin

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan bahwa pada 25 Juni 2024, Penyidik KPK telah melakukan penyitaan uang milik tersangka yang diduga terkait langsung dengan penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. 

"Uang yang disita jumlahnya sebesar Rp 22 miliar dan tersimpan pada rekening atas nama TSK di sebuah Bank Umum Daerah yang telah diblokir sebelumnya oleh KPK sejak 2022," jelas Tessa di Gedung Merah Putih KPK, pada Selasa, 2 Juli 2024. 

Hal ini dilakukan mendalami penyidikan perkara penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kapubaten Langkat. 

BACA JUGA:ICW: Ada Pihak yang Hambat Kerja KPK

BACA JUGA:KPK Proses Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024

Kasus ini melibatkan mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) bersama dengan adiknya Iskandar PA (IPA). 

Diketahui bahwa perkara tersebut merupakan pengembangan dari perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berawal dari kegiatan tangkap tangan terhadap tersangka pada Januari 2022. 

Sebelumnya, Terbit telah menerima vonis 9 tahun penjara di perkara suap. Dia terbukti menerima uang sebesar Rp 572 juta dalam paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021. 

Kemudian KPK membuka penyidikan baru dengan menetapkan Terbit sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat. Terbit diduga memiliki andil dalam proses pengadaan tersebut. 

BACA JUGA:Usut Korupsi di Malut, KPK Periksa Petinggi Halmahera Sukses Mineral dan Adidaya Tangguh

BACA JUGA:KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pengerukan Alur Pelayaran di Sejumlah Pelabuhan

Dalam kasus ini, KPK menyangkakan Terbit melanggar dengan Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

Hingga saat ini, KPK tengah mengumpulkan dan melengkapi alat bukti di perkara baru yang menjerat Terbit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: