Bawaslu Bangkalan Edukasi Jurnalis dan Pegiat Media Sosial

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, pengawasan pemilihan umum (Pemilu) tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu. Menurutnya, ada jenis pengawasan partisipatif. Salah satu segmen pengawasannya itu adalah media mainstream dan sosial.

“Ini agenda kita yang pertama. Segmennya teman-teman media dan penggiat sosial. Jadi, kita tahu pilgub sudah mulai ramai. Pilkada juga sama. Sudah banyak konten tentang itu. Jadi, mumpung masih di awal, kami memberikan pemahaman ke teman-teman,” katanya ditemui di Hotel Aria Centra, Jumat 12 Juli 2024.

BACA JUGA:Minta Laporan Pelanggaran Pemilu Ditindaklanjuti, AMI Bakar Keranda Mayat di Depan Kantor Bawaslu Surabaya

BACA JUGA:Cegah Kesalahan Berulang, Bawaslu Awasi PSU di TPS 10 Rangkasbitung.

Menurutnya, problematika pilgub Jatim di Madura sangat luar biasa. Ada sejarah bahwa pilgub sampai diulang tiga kali di Pulau Madura. Pilgub Jatim 2008. Saat Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono melawan Soekarwo-Saifullah Yusuf. 

“Konflik saat pilkada juga sangat luar biasa. Media memiliki peran yang sangat penting. Bawaslu ingin bersinergi dengan media untuk melakukan pencegahan. Melakukan pengawasan bersama. Bukan media yang menjadi sumber atau pemantik konflik itu,” ungkapnya.

Bahkan, ia mengungkapkan, di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ada enam gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari Bangkalan. Itu menjadi yang terbanyak di Jatim. Sedangkan Pemilu 2019 lalu, ada 11 gugatan yang dilayangkan ke MK. Bahkan saat itu, Bangkalan menjadi daerah terbanyak melakukan laporan se-Indonesia.

“Kita juga kemarin melakukan perhitungan suara kembali. Sesuai putusan MK. Itu pun, hasilnya berubah. Berarti, ada sesuatu yang harus segera kita benahi. Teman-teman media menjadi segmen pertama yang kami ajak untuk benahi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Ia tidak ingin media menjadi aktor rusaknya demokrasi di Bangkalan. Di sisi lain, media bisa menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu. “Jadi, kami sangat membutuhkan peran media ini,” ucapnya.

Begitu juga para penggiat media sosial. Menurutnya, harus ada edukasi kepada influencer dan youtuber. Karena, ia menegaskan, mereka bergerak sendiri. Tidak memahami etika jurnalistik. “Tidak ada saringannya. Sehingga, jika tidak diberikan pemahaman sejak awal, nantinya akan semakin liar,” katanya lagi.

Ia meyakini, dalam suasana politik ini, penggiat media sosial itu akan dimanfaatkan oleh tim pemenangan calon kepala daerah untuk menggaet suara. Acara itu melibatkan 120 peserta. 60 orang di antaranya adalah awak media dan sisanya pelaku media sosial. (*)

 

Sumber: