Luhut Sentil KPK Lagi: OTT Itu Kampungan!

Luhut Sentil KPK Lagi: OTT Itu Kampungan!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan-Dok. Kemenko Marves-

HARIAN DISWAY - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni soal tindakan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan para penyidik KPK untuk mengusut dugaan kasus Korupsi di instansi pemerintahan.

"Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan. Kita harus bikin sistem, jadi Bapak/Ibu sekalian kita ingin bekerja sama yang bagus dan tidak saling menyalahkan,” jelasnya saat acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024, dilansir CNBC Indonesia.

BACA JUGA:Dilepas Setelah OTT, Pejabat Ini Akhirnya Ditahan KPK

BACA JUGA:Tanggapi Luhut Soal Pembatasan BBM Mendatang, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Nantikan Revisi Perpres dan Sosialisasinya

Puncaknya, kata Luhut, adalah penggunaan govtech yang sekarang sedang berproses. Menurutnya, ada hal lain yang lebih mendesak daripada OTT. Yakni tindakan pencegahan korupsi.

Salah satu caranya, pemerintah membuat sistem informasi pengadaan hingga pendataan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah sudah membuat sistem terintegrasi antarkementerian/lembaga.

Sehingga, setiap transaksi menjadi transparan dan terdeteksi. Misalnya, e-katalog hingga Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara). Bahkan, Simbara kini diperluas dari sebelumnya hanya batu bara kini bertambah menjadi nikel dan timah.

"Saya yakin Indonesia akan jadi lebih hebat ke depan, orang akan lebih tertib karena nggak bisa ekspor jadi ilegal-ilegal,” tuturnya.

BACA JUGA:Luhut Cetuskan Ide Bahan Bakar Pesawat Pakai Olahan Minyak Jelantah

BACA JUGA:Prabowo Cerita Dua Angka Keberuntungan Ini Antarkan Ia Jadi Presiden RI ke-8, Salah Satunya Dikasih Luhut

Hal tersebut sudah disampaikan kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia menyarankan agar KPK lebih fokus patroli di e-katalog.

“Misalnya, soal anomali harga, anomali harga terjadi seperti ini bisa nggak dipidanain? Ini pencegahan dari KPK perannya sangat besar,” tandasnya. 

Luhut pun menyampaikan terima kasih buat semua pihak yang sudah bekerja. Masih banyak yang harus selesaikan, namun ia yakin dengan spirit yang bagus, semua bisa dituntaskan.

Wakil KPK Nurul Ghufron menyambut baik perluasan penggunaan Simbara untuk komoditas timah dan nikel. Baginya, Simbara bisa membantu misi pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dan bermartabat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: