Jawa Timur Raih Penerimaan Pajak Rp 67,85 Triliun, Didukung Pertumbuhan Ekonomi 4,98 Persen

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar konferensi pers mengenai perkembangan APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 31 Juli 2024.

Konferensi itu diadakan di Surabaya dan juga secara daring melalui Ms.Teams, dipimpin oleh Didyk Choirul, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, bersama dengan Agus Mirsatya, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kunawi, Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Basuki Prijono, Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II.

“Penerimaan Pajak mengalami pertumbuhan 7,75% yang didominasi dari penerimaan PPN dan PPN BM hingga Juli 2024 ini” jelas Basuki Prijono, Jumat, 16 Agustus 2024.

Dalam konferensi pers tersebut, Didyk Choirul juga memaparkan bahwa perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 4,98% (yoy) hingga triwulan II 2024, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%.

BACA JUGA:PKB Belum Mau Gabung Koalisi Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

BACA JUGA:Kembangkan Kasus Dana Hibah, KPK Periksa Kantor Kesra Pemprov Jatim

Inflasi Jawa Timur tercatat stabil pada kisaran 2,5%+-1%, sementara Neraca Perdagangan bulan Juni mengalami defisit sebesar USD 0,32 miliar.

Realisasi APBN di Jawa Timur hingga 31 Juli 2024 menunjukkan surplus sebesar Rp 68,11 Triliun, dengan Pendapatan Negara mencapai Rp 143,73 Triliun, atau 51,72% dari target tahunan.

Penerimaan pajak mencapai Rp 67,85 Triliun, yaitu 56,30% dari target, didominasi oleh PPN dan PPnBM. Sementara itu, pendapatan dari Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 71,54 Triliun, dan PNBP mencapai Rp 4,33 Triliun, atau 80,31% dari target.

Belanja Negara hingga Juli 2024 tercatat Rp 75,61 Triliun atau 56,60% dari pagu, dengan peningkatan pada belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, mendukung berbagai proyek infrastruktur dan program sosial di daerah.

(*)

Sumber: