FGD BPIP: Mahkamah Etik Solusi Atasi Kerapuhan Etika Negara

BACA JUGA:BPIP Minta Maaf dan Klarifikasi Soal Paskibraka dan Jilbab

"Akhirnya, ada kesadaran organik, moral, dan etika yang muncul dari rakyat, dan ini juga yang terlihat terjadi di Indonesia," tambahnya.

Ikrar Nusa Bhakti, pakar politik dan hukum, mengungkapkan bahwa degradasi etika dalam politik dan hukum saat ini sangat signifikan.

Ia menyoroti rencana perubahan RUU Pilkada oleh DPR sebagai contoh adanya kepentingan politik dalam pembuatan regulasi.

"Indonesia adalah negara hukum yang harus memperhatikan nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam proses pembuatan regulasi dan produk hukumnya," tegas Ikrar.

Sementara itu, Hafid Abbas, pakar Hak Asasi Manusia dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menyebut bahwa laporan Bank Dunia menunjukkan penurunan indeks korupsi dan demokrasi di Indonesia, yang menjadi ancaman serius bagi negara.

"Penegakan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila adalah kunci penyelamat masa depan Indonesia," ujarnya.

BACA JUGA:BPIP Sebut Tak Ada Paksaan Lepas Jilbab untuk Paskibraka Putri

BACA JUGA:BPIP dan Undip Bersinergi dengan Pemkab Klaten, Perkuat Ideologi Pancasila

Pakar ekonomi Agustinus Prasetyantoko juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan.

Ia menyebut bahwa salah satu masalahnya adalah kualitas regulasi dan sistem yang masih rendah, yang dapat berdampak pada perekonomian di masa mendatang.

"Persoalannya adalah utang kita naik signifikan, dan ini bisa mempengaruhi kualitas regulasi yang dibangun oleh pemerintah," jelasnya.

Melalui diskusi tersebut, BPIP berupaya membangun kesadaran bersama untuk kembali menegakkan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Sumber: