Ramai Isu ‘Mulyono’ Jegal Anies di Pilkada Jawa Barat, Istana Respons Begini

HARIAN DISWAY - Anies Baswedan batal diusung PDI Perjuangan maju di Pilgub Jakarta 2024. Juga memutuskan tidak maju di Pilgub Jawa Barat 2024.

Warganet heboh dengan isu penjegalan Anies di pencalonan Pilgub Jawa Barat tersebut. Yakni saat Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut 'Mulyono dan gank' yang mengoperasikan penjegalan itu.

Anda sudah tahu, sebutan ‘Mulyono’ itu memang sedang hangat diperbincangkan warganet belakangan ini. Nama itu disebut-sebut sebagai nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:Sosok 'Mulyono' Disebut Jadi Alasan PDIP Tak Usung Anies Baswedan di Pilkada 2024

BACA JUGA:Risma Sudah Temui Jokowi, tapi Belum Undur Diri dari Kabinet

Hal tersebut langsung direspons oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantahnya.

Ia pun menyayangkan terkait dengan adanya narasi yang dibangun oleh beberapa pihak. Yakni selalu mengaitkan Jokowi dengan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang dalam Pilkada Serentak 2024.

Padahal, kata Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. 

“Jadi diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiliki kedaulatan untuk memutuskannya. Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden,” ujarnya, Jumat, 30 Agustus 2024.

BACA JUGA:Ini Kata Jokowi soal Aturan Baru Perketat Pembelian BBM Bersubsidi Per 1 Oktober

BACA JUGA:Kontroversi RUU Pilkada: Jokowi Minta Demonstran yang Masih Ditahan Segera Dibebaskan

Seperti diketahui, PDIP pun akhirnya membuat kejutan dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Tidak mengusung Anies. Melainkan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja. 

Jeje memang politikus PDIP yang menjabat sebagai Bupati Pangandaran dua periode. Sementara itu, Ronal adalah pesohor dan penyiar radio. 

Pengusungan sosok Jeje dan Ronal digelar secara virtual. Mereka tidak hadir fisik di kantor KPU Jawa Barat. 

Sumber: