Aktivisme Baru dan Demokrasi Kampus

Ketika BEM FISIP presiden atau wakilnya, hendaknya ditempatkan pula sesuai porsinya: rakyat yang mengkritisi presidennya. Dalam ekosistem demokrasi, mengkritik pejabat publik sebagai subyek politik adalah hal yang absah.

BACA JUGA: Pembekuan BEM FISIP Unair Dinilai Represif dan Tak Demokratis, Begini Ragam Kritik Mahasiswa

Apalagi ketika kritik itu dilayangkan oleh rakyat yang konon memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Alih-alih kesopanan, sejarah mencatat bahwa momen-momen monumental demokrasi di Indonesia dan dunia menitik beratkan pada nilai kebebasan. 

Apabila dilihat dari kaca mata kesopanan, menduduki gedung MPR jelas bukan tindakan yang sopan. Tapi itu adalah tindakan yang diperlukan. Pun demikian ketika massa revolusi Prancis memenggal Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette.

Di mana letak kesopanan memenggal kepala raja? Tapi itu adalah peristiwa historis yang menegaskan kesetaraan antarmanusia. Baik itu rakyat biasa, mahasiswa, dekan, maupun presiden.

BACA JUGA: Setelah Mediasi, Dekanat Cabut Pembekuan Pengurus BEM FISIP Unair

Apabila dilihat dari kaca mata demokrasi, saya rasa mengkritik obyek politik masih jauh lebih beretika daripada memberangus kebebasan pendapat. Utamanya di kampus yang konon mengajarkan ilmu-ilmu sosial dan politik. (*)

*) Ghulam Pasha Pambayung, Pemimpin Umum LPM Retorika FISIP Unair 2023

Sumber: