Deklarasi Kazan: Rivalitas Hegemoni Ekonomi BRICS versus G-7?

MUNCULNYA aliansi ekonomi baru yang beranggota Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan) yang disingkat BRICS telah mengubah peta kekuatan hegemoni, baik ekonomi maupun politik, yang selama ini masih didominasi Barat. 

Istilah BRICS pertama diperkenalkan seorang ekonom lembaga keuangan papan atas dunia Goldman Sachs, yakni Jim O’neill, pada 2001. 

Sejak pembentukannya pada 2006, BRICS telah menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi global. 

BACA JUGA:Indonesia Resmi Jadi Mitra BRICS Bersama 12 Negara Mitra Baru Lainnya

BACA JUGA:Prabowo Antar RI Gabung BRICS, Siap Tantang Dolar AS?

Ketika bergabung, para pemimpin dari lima negara itu bersama-sama membawa potensi ekonomi yang sangat besar dan pasar yang luas yang mewakili seperlima kapitalisasi ekonomi dunia dan menguasai lebih dari 30 persen PDB global. 

Juga, menawarkan akses pasar yang lebih luas yang berpotensi mendongkrak industri ekspor di kalangan anggotanya.

Dalam perjalanannya beberapa dekade terakhir, BRICS telah mengalami transformasi dari negara-negara berkembang menjadi negara-negara dengan pengaruh global yang makin kuat. 

BACA JUGA:Putin Bertemu Sekjen PBB Guterres, Bahas Konflik Ukraina di KTT BRICS

BACA JUGA:Menlu Sugiono Hadiri KTT BRICS Plus 2024 di Rusia

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam kaukus negara industri (Group of Seven/G-7), selama beberapa dekade yang menjadi simbol kekuatan ekonomi yang dominan dalam sistem ekonomi dan keuangan global kini kian memperhitungkan eksistensi BRICS.

KTT Ke-16 BRICS pada 22–24 Oktober 2024 yang dihelat di Kota Kazan, Rusia, telah menghasilkan kesepakatan yang amat penting selain pembahasan isu-isu konflik Timur Tengah, yakni penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya. 

Komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan tersebut juga menyatakan bahwa negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasar minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses nondiskriminatif. 

BACA JUGA:Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Prabowo: Pertahankan Prinsip Non-Blok hingga Gabung BRICS

Sumber: