Ini Kata Tiga Cagub Jatim tentang Pemberantasan KKN

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Adu gagasan yang disajikan dalam panggung debat kedua Pilgub Jatim 2024 cukup menarik. Ketiga pasangan calon saling serang hingga menawarkan solusi atas permasalahan birokrasi.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sukses menggelar debat kedua Pilgub di Grand City Convention Hall Surabaya, Minggu malam, 3 November 2024.

Debat kali ini mengusung tema "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur".

BACA JUGA:Pasca Debat Cagub Jatim, KH Imron Fauzi: Pemimpin Jangan Hanya Mengejar Piala

Dalam sebuah segmen, pasangan calon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim mendapatkan pertanyaan tentang upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai belum memuaskan.

"Indikasinya, masih ada perlakuan KKN yang terjadi di kalangan birokrasi, salah satunya muncul istilah ordal atau orang dalam, untuk mendapatkan proyek atau menjadi pegawai," ucap moderator saat membacakan pertanyaan.

Calon gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah tampil agresif dalam debat kedua Pilgub Jatim di Convention Hall, Grand City, Minggu, 3 November 2024.-Sahirol Layeli/Harian Disway-

Merespon pertanyaan tersebut, Luluk menekankan bahwa esensi dari sebuah birokrasi adalah melayani. Oleh karena itu, dia menawarkan solusi digitalisasi birokrasi.

"Digitalisasi birokrasi salah hal yang tidak bisa kita hindarkan, memastikan semua proses rekrutmen, penghargaan harus dilakukan transparan dan objektif," ujar Luluk.

Dia tak menampik bahwa praktik KKN masih terjadi di birokrasi Indonesia. Luluk juga menyadari bahwa permasalahan ini cukup kompleks dan tidak bisa diatasi oleh satu pihak.

Diperlukan sinergitas berbagai pihak untuk melakukan pengawasan. Mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kita tidak boleh alergi dengan adanya kritik, masukan dan saran dari masyarakat. Kita bisa mengundang partisipasi masyarakat untuk mencegah praktik nepotisme," tukas Luluk.

Calon Gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa di panggung debat kedua Pilgub, Minggu, 3 November 2024.-Sahirol Layeli-Harian Disway-

Sementara itu, Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa juga mendapatkan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan, terkait praktek KKN dalam sebuah birokrasi.

Sumber: