Politik dan Birokrasi: Realitas Pasca-Pilkada: Implikasinya bagi ASN dalam Dinamika Politik Lokal
ILUSTRASI Politik dan Birokrasi: Realitas Pasca-Pilkada: Implikasinya bagi ASN dalam Dinamika Politik Lokal.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA:Pilkada Versus Kotak Kosong: Minim Edukasi Politik dan Nihil Pengganda Ekonomi
BACA JUGA:Reuni dan Romantisme Politik: Demi Masa Depan Bangsa?
Fragmentasi internal ASN yang mempunyai perbedaan dukungan politik dan pasca-pilkada ASN yang mendukung kandidat yang kalah mungkin akan merasakan terpolarisasi dan terpinggirkan, bahkan tidak dihargai.
• Profesionalisme dapat membuat terjadinya penurunan kualitas layanan jika promosi berbasis politik alih-alih kompetensi dapat menyebabkan pejabat yang tidak kompeten menduduki jabatan strategis, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
Sehingga dapat memberikan citra buruk dalam persepsi publik karena ASN yang terlihat berpihak secara politik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas birokrasi.
BACA JUGA:Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air, Pergulatan Politik Jadi Kriminal
BACA JUGA:Esoterisme Agama dan Asuransi Politik
• Pengaruh pada motivasi kerja. ASN yang tidak terlibat dalam politik atau tidak mendukung kepala daerah terpilih sering kali diabaikan dalam promosi atau bahkan dimutasi ke posisi yang kurang strategis. Itu salah satu sebab dari penurunan motivasi dan semangat kerja.
PILKADA DKI JAKARTA 2017: AHOK VS ANIES
Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, dengan isu politik identitas yang memanaskan kontestasi. Kemenangan Anies membawa perubahan kebijakan seperti penghentian program normalisasi sungai Ahok serta restrukturisasi birokrasi dengan penggantian sejumlah kepala dinas.
Meski menuai kritik, Anies mengeklaim langkah tersebut bertujuan mendukung visi pemerintahan yang lebih humanis dan inklusif, menciptakan dampak besar pada politik dan birokrasi Jakarta.
PILKADA SULAWESI SELATAN 2018: NURDIN ABDULLAH VS NURDIN HALID
Pilkada Sulawesi Selatan 2018 mempertemukan Nurdin Abdullah, bupati berprestasi, dan Nurdin Halid, tokoh partai dengan dukungan koalisi besar. Kemenangan Nurdin Abdullah membawa perubahan signifikan, termasuk evaluasi kinerja ASN dan reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunan berbasis rakyat.
Langkah itu memicu resistansi dari kelompok birokrasi yang dekat dengan kandidat kalah, tetapi berhasil menyegarkan organisasi dengan mengangkat ASN muda berprestasi. Pilkada itu menjadi contoh transformasi politik lokal yang berdampak positif pada tata kelola pemerintahan daerah.
Ada beberapa indikator yang dapat memengaruhi dinamika politik lokal pasca-pilkada yang meliputi kepemimpinan kepala daerah terpilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: