Transformasi Komunikasi Politik

DEMOKRASI DIGITAL

Menjawab tantangan demokrasi digital di atas, diperlukan pendekatan komunikasi politik yang strategis dan inklusif. Para pemimpin politik sebaiknya menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. 

Di saat yang sama, media diharapkan meningkatkan kompetensi jurnalistik dan menjunjung tinggi prinsip independensi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat, kita dapat mendorong terciptanya ruang publik yang lebih demokratis. 

Lebih jauh, teori ruang publik Habermas dan masyarakat berjejaring Castells mengajarkan bahwa kebebasan berpendapat dan akses informasi adalah modal utama dalam berdemokrasi. 

Namun, kebebasan itu harus diimbangi tanggung jawab moral untuk menghindari manipulasi, politisasi, dan penyalahgunaan informasi. 

Pada akhirnya, tahun 2024 bukan sekadar panggung politik, melainkan juga cermin kesiapan kita menghadapi era digital yang makin kompleks. Dampak peristiwa politik seperti pemilihan umum dan kisruh partai politik akan berlipat ganda apabila tidak disertai manajemen komunikasi yang tepat. 

Dengan memadukan teori-teori komunikasi politik dan kebijakan publik yang adaptif, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat proses demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Tantangan yang tidak sederhana. Namun, melalui perbaikan kecerdasan digital, penguatan integritas lembaga penegak hukum, dan peningkatan partisipasi warga, ada harapan besar untuk mempertahankan kualitas demokrasi. 

Bila setiap elemen masyarakat menunaikan tanggung jawabnya, ruang publik –baik konvensional maupun digital– dapat berfungsi maksimal sebagai sarana pertukaran gagasan yang konstruktif sekaligus inklusif.

Dengan demikian, transformasi politik Indonesia pada 2024 sejatinya membuka peluang bagi lahirnya praktik komunikasi politik yang lebih bermartabat. 

Masyarakat tidak hanya menjadi objek kampanye, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam menyusun arah bangsa dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. 

Jika proses itu dikelola dengan baik, Indonesia berpotensi menjadi teladan bagi negara lain dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan demokrasi dan keadilan sosial.

Masa depan bangsa ini adalah cermin dari bagaimana kita mengelola ruang dialog. Sebab, demokrasi sejati adalah seni mendengarkan, berbicara, dan bertindak dengan hati nurani. (*)

*)Suko Widodo adalah dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, dan ketua Yayasan Suluh Nagari.

 

Sumber: