DEN Perkenalkan Proyek Digital Pemerintahan, Luhut Optimistis Setoran Pajak RI Bisa Tambah Rp 1.200 Triliun

"Ini yang buat Indonesia betul-betul transparan ke depan, karena dengan AI, Big Data yang kita punya itu akan buat Indonesia ini berubah," kata Luhut.

Tentu, Luhut pun memastikan manfaat dari tambahan penerimaan negara itu akan disalurkan kembali kepada masyarakat. 

Terutama untuk menggeliatkan aktivitas UMKM hingga memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Lantik Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

"Presiden perintahkan untuk alokasi seperti UMKM, untuk dorong tadi purchasing power daripada kelas menengah ke bawah," jelasnya.

Lhut menjelaskan, Digital Pemerintahan dirancang dengan empat pilar utama. 

Pilar pertama adalah optimalisasi pendapatan negara melalui dua sistem, yakni coretax untuk perpajakan dan Simbara untuk pendapatan negara bukan pajak, terutama dari sektor tambang dan royalti.

BACA JUGA:Luhut Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Hampir Pasti Diundur, Akan Diawali Bantuan Stimulus Untuk Rakyat Miskin

Pilar kedua, minimalisasi pembelanjaan negara, dengan peluncuran e-catalog dan sinkronisasi bantuan sosial untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. 

Pilar ketiga berfokus pada peningkatan layanan publik, terutama dalam hal kependudukan, SIM, paspor, dan layanan lainnya yang lebih efisien. 

Pilar keempat bertujuan untuk memperbaiki sistem OSS (Online Single Submission), yang merupakan sistem untuk mempermudah investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pondasi dari empat pilar ini adalah infrastruktur publik digital, yang terdiri dari digital ID, digital payment, dan sistem lainnya untuk memastikan integrasi dan akurasi data. (*)

Sumber: