Pemkot Surabaya Ajukan Utang Rp5,6 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Berapa Bunganya?

SURABAYA, HARIAN DISWAY - SURABAYA memiliki visi menjadi kota dunia yang maju dan berkelanjutan. Untuk memenuhi visi ambisius itu, Pemerintah Kota (Pemkot) SURABAYA merasa perlu mempercepat pembangunan infrastruktur strategis mulai awal tahun ini. 

Beberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun tahun ini antara lain pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Taman Pelangi hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Kebijakan pembangunan infrastruktur ini juga selaras dengan cita-cita Kota Pahlawan sebagai superhub megapolitan. Juga karena ada keinginan menangkap peluang dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Masalahnya, program prioritas pembangunan bidang infrastruktur ini membutuhkan biaya yang tak sedikit. Padahal, mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya digunakan untuk belanja wajib. 

Ya, dari total APBD Surabaya 2025 yang mencapai Rp 12,3 triliun, sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib. Meliputi biaya pendidikan, kesehatan, pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Pembangunan Underpass Taman Pelangi Surabaya Dimulai Pertengahan Tahun Ini

BACA JUGA:Menyongsong Tahun Megaproyek Surabaya 2025: Ingin Terintegrasi Menuju Kota Dunia

Sedangkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur strategis hanya mampu didanai APBD Surabaya sekitar Rp 2-3 triliun. Membutuhkan dana tambahan lagi sekitar Rp5,6 triliun

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad menjelaskan, percepatan pembangunan strategis ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemkot Surabaya membutuhkan sumber pendanaan alternatif.

Salah satunya seperti pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan alternatif lainnya.

Dalam RPJPD itu, Pemkot Surabaya memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

"Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA),” kata Irvan, Senin, 20 Januari 2025.

Untuk menutupi kebutuhan pendanaan ini, Irvan menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sedang menjajaki pinjaman daerah dari berbagai sumber. 

Sumber: