Pemkot Surabaya Ajukan Utang Rp5,6 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Berapa Bunganya?

Hal ini sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dalam UU HKPD disebutkan bahwa pembiayaan dengan pinjaman oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, serta lembaga keuangan bukan bank.

"Kami akan memilih opsi dengan bunga paling terendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,” ungkap Irvan.

BACA JUGA:Megaproyek Ambisius Era Risma-Eri: Ada yang Tak Berlanjut, Ada yang Dialihfungsikan

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 6,03 Triliun untuk Infrastruktur Tahun Ini, Eri Cahyadi: Menuju Superhub Megapolitan

Tentu saja, beberapa proyek tersebut memerlukan dana besar. Terutama untuk biaya pembebasan lahan dan pembangunan fisik.

Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonomi akan segera dirasakan masyarakat. 

Berbeda jika dilakukan per-segmen. pembangunan diklaim dapat memakan waktu lebih lama. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan dinilai lebih besar. Karena kenaikan harga lahan bisa meningkat.

Karena itu, Irvan menegaskan bahwa percepatan pembangunan dalam lima tahun ke depan, menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. 

Prioritas pembangunan ini juga telah dimasukkan pemkot dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029.

Menurut Irvan, RPJMD 2025-2029 akan segera disusun setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Maret nanti. Sehingga tahun ini, Pemkot Surabaya masih mengikuti RPJMD 2021-2026. 

"Jadi program - program yang sudah ada dalam RPJMD kita laksanakan dengan pola pembiayaan APBD maupun pembiayaan alternatif," papar dia.

Untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan, Irvan mengaku bahwa Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun. 

Sumber pinjaman pendanaan itu, rencananya berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI).

"Saat ini pemerintah sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan," kata Irvan.

Sumber: