Pemkot Surabaya Ajukan Utang Rp5,6 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Berapa Bunganya?

Selain mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemkot Surabaya juga disebut sedang menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian.

Bundaran taman pelangi yang menjadi proyek pembangunan underpass di Jalan Ahmad Yani Surabaya.-Moch Sahirol Layeli-

Tentu, terkait rencana pembiayaan proyek strategis yang dicanangkan rezim Eri di Surabaya.

"Semua kami ajak komunikasi, kami ajukan proposal. Pada prinsipnya, mereka (stakeholder) sangat mendukung," ujar dia.

Melalui mekanisme pembiayaan pinjaman tersebut, Irvan mengklaim telah mendapat dukungan pemerintah pusat. 

Menurutnya, Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat.

"Jadi diharapkan (pemerintah,Red) daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Dan tentunya tadi, target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat tercapai," imbuhnya.

BACA JUGA:Proyek Pembangunan JLLB Perkuat Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Barat

BACA JUGA:Proyek JLLB Diambil Alih Kementerian PUPR, Pemkot Surabaya Diminta Bebaskan Lahan

Irvan memastikan, pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang. 

"Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai. Target RPJMD itu sudah selesai," katanya.

Maka dari itu, Irvan menggarisbawahi bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.

"Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi. Karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah," katanya.

Untuk merealisasikan rencana ini, Irvan menuturkan bahwa pemkot akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya. Pembiayaan alternatif ini paling cepat diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 nanti.(*)

Sumber: