Lahan di Perairan Surabaya 656 Hektare Berstatus HGB seperti Misteri Pagar Laut Tangerang, Mau Direklamasi Juga?

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sebuah lahan seluas 656 hektare di perairan Kota Surabaya terungkap memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB).

Informasi itu muncul setelah dipublikasikan melalui laman resmi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bhumi.atrbpn.go.id.

Lalu kali pertama diunggah oleh dosen Universitas Airlangga (Unair) Thanthowy Syamsuddin, melalui akun X miliknya, @thanthowy, pada Minggu, 19 Januari 2025.

Unggahan tersebut merupakan tanggapan atas postingan pengamat perkotaan Elisa Sutanudjaja mengenai lahan pagar laut di Tangerang yang viral belakangan dan juga mendapatkan sertifikat HGB.

Dalam unggahannya itu, Thanthowy menyatakan bahwa area HGB lebih-kurang 656 hektrare tersebut berada di area timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar. Letaknya disebut berdekatan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waterfront Surabaya.

Terdapat tiga koordinat lokasi yang masuk dalam HGB tersebut, yaitu koordinat 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

BACA JUGA:Polemik Pagar Laut, Prabowo Minta Penyelidikan hingga Tuntas

BACA JUGA:Menteri KKP Bertemu KASAL Bahas Pembongkaran Pagar Laut  

Unggahan itu pun langsung menjadi perbincangan warganet. Hingga Selasa, postingan Thanthowy itu disukai 1.548 akun, diposting ulang oleh 874 akun, dan menjangkau 223 ribu tayangan.

Awalnya, Tanthowy gusar dengan adanya temuan pagar laut misterius di pesisir Tangerang yang berstatus HGB. Atas dasar itulah ia mencari tahu temuan-temuan di daerah lain, termasuk Surabaya.

"Kemudian kami cek yang ada di Surabaya. Ternyata, juga telah ada HGB-nya. Ada 3 plot dengan total luas sekitar 656 hektare," kata Thanthowy, saat dihubungi, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia menambahkan, area tersebut berada dekat dengan Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya dan membentang hingga Sidoarjo.

"Setelah saya cek dengan Google Earth, ternyata laut," ujarnya.

Adanya sertifikat HGB di perairan Surabaya itu menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Sumber: