Polda Metro Jaya Lakukan Pembongkaran Pagar Laut di Wilayah Teluk Jakarta

Hal ini lantas menjadi sorotan publik. Tak hanya itu, keberadaan pagar laut pun turut meresahkan dan merugikan masyarakat nelayan di wilayah terdampak.

BACA JUGA:Mahfud MD Komentari Polemik Pagar Laut: Seharusnya Dijadikan Kasus Pidana 

Menangani kasus ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian menyegel pagar laut tersebut pada Kamis, 9 Januari 2025.

KKP menilai, tindak pemagaran laut tersebut merupakan tindak ilegal.

Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat, namun akhirnya KKP bersama dengan TNI AL dan beberapa pemangku kepentingan yang lain melakukan pembongkaran pada pagar laut tersebut, Rabu, 22 Januari 2025.

Pembongkaran ini akan dilaksanakan secara bertahap mengingat pagar laut tersebut memiliki panjang hingga 30 KM. 

BACA JUGA:Usut Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang, Kejagung Selidiki Sertifikat HGB

Selanjutnya, polemik ini semakin memanas ketika ATR/BPN mengungkapkan adanya temuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas wilayah laut yang dipagari itu.

Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan 266 sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang. 

Hingga saat ini KKP masih terus berupaya untuk mengusut siapa dalang di balik pemasangan juga pemilik pagar laut Tangerang. Sementara di sisi lain, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid telah melakukan pembatalan atas 50 sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang. (*)

 

(*) Mahasiswa magang dari Universitas Airlangga

Sumber: