ASN Pemkot Surabaya Diberi Kebebasan Kerja tanpa Harus Ngantor, DPRD Khawatir Kualitas Pelayanan Publik Terganggu

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumumkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini diperbolehkan untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). 

Menurut Eri, ASN dapat menyelesaikan tugasnya dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia. ”Saya ingin ada sesuatu yang terukur dalam pekerjaan. Yang penting pekerjaannya selesai,” kata Eri.

Kebijakan ini sebenarnya sudah diterapkan sebelumnya kepada camat dan lurah, yang diminta untuk bekerja di Balai RW. ”Tujuannya agar pelayanan lebih dekat kepada masyarakat,” jelasnya. 

Eri juga mencatat bahwa dengan WFA, pemkot dapat menghemat biaya operasional, seperti listrik dan air. ”Kalau ASN bekerja di kantor, berapa listrik yang terpakai?" kata  Eri. 

Karena itu, ia mendorong jajarannya untuk menggunakan peralatan pribadi, seperti smartphone dan tablet untuk mendukung pekerjaan mereka. ”Di era digital, pekerjaan lebih mudah dilakukan lewat handphone,” tambahnya.

BACA JUGA:Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan 14 ASN Cair, Insya Allah Sudah Dianggarkan!

BACA JUGA:ASN Ingin Pindah Tugas ke Kampung Halaman? Wajib Mengabdi Dulu selama 10 Tahun

Eri berharap, jajarannya terbiasa menggunakan aplikasi untuk tugas sehari-hari. Dengan demikian, ada penghematan listrik dan ATK.

Meski ASN diberi kebebasan bekerja, Inspektur Kota Surabaya Rachmad Basari menjelaskan, pengawasan tetap akan dilakukan secara berjenjang oleh kepala OPD masing-masing. ”Kita akan mengawasi dengan sistem yang sudah dibangun,” kata Basari.

Namun, kebijakan WFA ini mendapat kritik dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. Ia menilai kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik. 

Yona juga menyoroti pentingnya pengawasan yang jelas. Ia mengakui, WFA memungkinkan penghematan. Namun ia pesimistis ASN bisa tetap produktif tanpa pengawasan yang jelas. 

Karena itu, ia menekankan bahwa transparansi dalam implementasi WFA adalah kunci keberhasilan kebijakan ini. Menurutnya, ada potensi dan dampak negatif terhadap semangat kerja ASN jika WFA diterapkan. ”Apalagi jika tidak ada pengawasan ketat, WFA bisa menimbulkan masalah,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Pilih Efisiensi Anggaran Tanpa PHK Tenaga Kontrak, Ini Alasannya

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Bakal Gelar Pasar Murah di 31 Kecamatan, Jaga Stok dan Harga Stabil saat Ramadan

Sumber: