Kelanjutan Proyek JLLB Butuh Duit Rp 5,6 Triliun, Pemkot Surabaya Disorot DPRD karena Berencana Utang

HARIAN DISWAY - Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 5,6 triliun menuai kritik tajam dari DPRD.

Dana jumbo itu disebutkan akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis, salah satunya adalah kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Kepala Bappedalitbang Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, anggaran sebesar itu diperlukan karena APBD 2025 sebagian besar terserap untuk belanja wajib.

BACA JUGA:Proyek JLLB Mangkrak 3 Tahun, Warga Resah karena Jadi Titik Rawan Pencurian

Dari total APBD sebesar Rp 12,3 triliun, hanya sekitar Rp 2 hingga 3 triliun yang bisa dialokasikan untuk proyek strategis.

Menurutnya, skema pinjaman telah dihitung matang, dengan mempertimbangkan rasio utang dan kekuatan fiskal daerah.

"Cash flow-nya diharapkan selesai dalam lima tahun. Bunga pinjaman 4-6 persen, sudah disesuaikan dengan kemampuan fiskal kota," ujarnya.

BACA JUGA:Menanti JLLB Rampung untuk Perkuat Sektor Properti Surabaya Barat

Namun, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menilai keputusan itu terburu-buru dan kurang transparan.

Ia mengaku DPRD tidak pernah menerima penjelasan resmi soal rencana pinjaman tersebut. "Kami tahu dari media. Padahal ini utang besar yang akan dibayar rakyat," kata Imam.

Imam juga mempertanyakan urgensi proyek JLLB. Menurutnya, proyek ini justru lebih menguntungkan pengembang perumahan dibanding warga.

"Sepanjang ruas Wiyung-Lakarsantri sudah dibangun klaster besar. Pengembang bahkan promosi jalan ini seolah sudah pasti jadi," jelasnya.

BACA JUGA:Proyek Pembangunan JLLB Perkuat Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Barat

Ia mengingatkan bahwa target pendapatan daerah tahun lalu meleset hingga Rp 1,3 triliun. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, penambahan utang dikhawatirkan mengorbankan program lain yang lebih mendesak.

Sumber: