Bayang-Bayang Militer: Keseimbangan Demokrasi

Pada Maret 2025, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia turun ke jalan untuk menentang revisi Undang-Undang TNI. 

Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut membuka peluang bagi militer untuk terlibat lebih dalam urusan politik yang bisa melemahkan demokrasi dan mendorong kembalinya pemerintahan otoriter. Aksi-aksi itu mencerminkan ketakutan terhadap kemunduran demokrasi yang selama lebih dari dua dekade dianggap sebagai pencapaian terbesar Indonesia setelah reformasi.

Mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok yang paling kritis terhadap pemerintah, mengingatkan bahwa Indonesia telah lama berjuang untuk memisahkan peran militer dari politik. Tujuannya, negara tidak kembali ke pola otoritarianisme yang pernah mengekang kebebasan sipil. 

Dalam banyak aksi protes, mereka menyerukan pentingnya menjaga kekuatan sipil untuk mengimbangi dominasi militer dalam struktur pemerintahan.

SUPREMASI SIPIL

Salah satu argumen yang sering muncul dalam diskusi tentang militerisasi adalah potensi penurunan kualitas pemerintahan yang lebih bersifat profesional dan berbasis pada meritokrasi. 

Dengan keterlibatan anggota militer dalam posisi-posisi sipil, banyak yang khawatir bahwa jabatan-jabatan penting tersebut akan lebih banyak diisi mereka yang memiliki latar belakang militer daripada mereka yang memiliki kompetensi teknis atau keahlian di bidang tertentu. 

Hal itu dapat menyebabkan terjadinya politisasi jabatan-jabatan publik yang dapat menghambat kemajuan dan transparansi dalam pemerintahan. 

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penguatan peran militer dalam politik akan membuat ruang kontrol lebih ketat terhadap media dan kebebasan berpendapat. 

Seiring dengan meningkatnya ketegangan politik dan sosial, kebebasan berpendapat sering kali menjadi salah satu sasaran utama yang pertama dibatasi pemerintah yang lebih otoriter. Sejarah menunjukkan bahwa dalam pemerintahan yang didominasi militer, kebebasan sipil sering kali terancam.

Revisi Undang-Undang TNI dan kebijakan militerisasi lainnya juga mendapat perhatian dari komunitas internasional. Beberapa organisasi hak asasi manusia serta negara-negara Barat mengingatkan Indonesia tentang pentingnya menjaga sistem pemerintahan yang demokratis. 

Mereka menilai bahwa langkah-langkah yang memperkuat militer dalam struktur politik dapat membawa dampak negatif terhadap kebebasan dan hak asasi manusia di negara ini.

Di sisi lain, beberapa negara yang memiliki hubungan strategis dengan Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN, memperhatikan dengan saksama apakah pergeseran itu akan mengarah pada penguatan hubungan militer yang lebih erat, yang bisa memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam jangka panjang.

MENJAGA KESEIMBANGAN

Dalam menghadapi tantangan keamanan yang makin kompleks, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara memastikan keamanan nasional dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi. 

Sumber: