JLLT-JLLB Butuh Rp 7,6 T, Eri Cahyadi Ajak DPRD Diskusi Terbuka Tentukan Prioritas

SURABAYA, HARIAN DISWAY - SURABAYA berambisi menjadi kota berkelas dunia. Petikan kalimat itu berulang kali diucapkan orang nomor satu di Kota Pahlawan: Eri Cahyadi. Ya, Wali Kota SURABAYA itu ingin Ibu Kota Provinsi Jawa Timur tersebut bisa setara dengan sejumlah kota-kota besar di negara maju. 

Untuk memenuhi itu, sejumlah pekerjaan rumah terus dilakukan. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan proyek infrastruktur strategis. Memang, di periode pertamanya sebagai wali kota, Eri tak banyak menggarap pekerjaan fisik. Kala itu, waktunya banyak dihabiskan untuk memulihkan ekonomi pasca dilanda pandemi Covid-19.

Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan anggaran. Terutama untuk proyek-proyek strategis seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang membutuhkan dana hingga Rp 7,6 triliun. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, proyek JLLT atau Outer East Ring Road (OERR) memerlukan dana sekitar Rp 6 triliun untuk konstruksi dan pembebasan lahan. Sementara JLLB menelan Rp 1,6 triliun. ”Total kebutuhan dua proyek itu, jika semua ingin dikerjakan, mencapai lebih dari Rp 7 triliun,” kata Eri, Sabtu, 12 April 2025.  

Akses jalan menuju JLLB tampak ditutup dengan penghalang, 10 April 2025.-Boy Slamet-

Selain itu, Pemkot juga menanggung kebutuhan mendesak lain. Misalnya, penanganan banjir di perkampungan yang membutuhkan dana sekitar Rp 3 triliun. Termasuk perbaikan rumah tidak layak huni Rp 245 miliar. ”Kita harus jelas menginformasikan ke masyarakat apakah OERR atau JLLT bisa dikerjakan atau tidak,” tegas Eri.  

BACA JUGA:JLLB Mulai Dikerjakan Lagi Akhir April, tapi Baru Sanggup Bangun 400 Meter...

BACA JUGA:Kelanjutan Proyek JLLB Butuh Duit Rp 5,6 Triliun, Pemkot Surabaya Disorot DPRD karena Berencana Utang

Menyadari keterbatasan APBD yang hanya berjumlah Rp 12,3 triliun per tahun, Eri mengusulkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek besar seperti JLLT-JLLB, sesuai anjuran Presiden. 

Tanpa skema itu, pembangunan JLLT dan JLLB berisiko tertunda hingga 10 tahun. ”Seperti disampaikan Pak Presiden, infrastruktur besar bisa pakai KPBU. Sehingga, pembayarannya sesuai kemampuan kita,” ujarnya.

Karena itulah, Eri secara terbuka mengajak DPRD dan publik berdiskusi menentukan prioritas proyek. Pasalnya, APBD Kota Surabaya banyak digunakan untuk belanja wajib. Untuk membayar gaji ASN dan PPPK, misalnya, total anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 3,6 triliun. Dan APBD sudah tersisa Rp 8,7 triliun. 

Sementara itu, belanja wajib pendidikan yang diambil dari APBD sebesar 20 persen. Itu menyerap dana Rp 2,46 triliun. Belum lagi anggaran kesehatan dan UHC (Universal Health Coverage) yang juga membutuhkan anggaran Rp 2,4 triliun. ”Sisanya, saya cuma punya Rp 2 triliun setahun untuk hal lain,” ungkapnya.  

Padahal, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan dana Rp 20 triliun. Dengan kekuatan APBD yang terbatas, tak mungkin semua proyek strategis yang dicanangkan bisa dilakukan dalam sekejap. 

BACA JUGA:Proyek JLLB Mangkrak 3 Tahun, Warga Resah karena Jadi Titik Rawan Pencurian

Sumber: