Antara DPD RI dan Mosi Integral Natsir

BULAN INI, 75 tahun yang lalu, tepatnya 3 April 1950. Seorang pahlawan nasional Indonesia, Mohammad Natsir, dari atas podium parlemen Indonesia, menyampaikan pikirannya tentang perjalanan Indonesia yang harus dikoreksi. 

Saat itu Natsir mengatakan, Indonesia telah salah arah karena mengikuti kemauan ratu Belanda untuk menjadi negara serikat. 

Seperti diketahui, Indonesia ”kalah” dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebab, salah satu yang harus dilakukan Indonesia agar diakui merdeka oleh Belanda adalah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). 

BACA JUGA:DPD RI Usulkan Zakat Untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Bolehkan Dalam Ajaran Islam?

BACA JUGA:Alasan Ketua DPD RI Usulkan Dana Zakat untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, harus mengganti biaya Agresi Militer Belanda di Indonesia dalam rentang tahun 1945–1949. Sebesar 4,5 miliar gulden. 

Kita tentu tidak perlu menyalahkan para perunding saat itu. Yakni, Mohammad Hatta, Mohammad Roem, Soepomo, dan sejumlah pendiri bangsa lainnya. Pasalnya, posisi Indonesia dalam kontek geopolitik global sebagai negara yang baru merdeka memang masih sangat lemah. 

Dengan demikian, pengakuan kedaulatan dari Belanda, sebagai negara yang pernah menguasai dan menjajah tanah Hindia Belanda, sangatlah penting.  

BACA JUGA:Klarifikasi Komeng soal Penugasan di Komite II DPD RI Bidang Petanian

BACA JUGA:Pemilihan Ketua DPD RI Sempat Ricuh, La Nyalla Tersingkir oleh Sultan Najamudin

Saya pun, sebagai umat Islam, memiliki referensi nubuat. Yaitu, perjanjian Hudaibiah tahun 628 M atau 6 Hijriah. Itu adalah perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan kelompok kafir Qurays. 

Demi umat Islam Madinah agar bisa memasuki kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Meski, beberapa butir isi perjanjian tersebut dinilai lebih menguntungkan kafir Qurays. 

Kembali kepada Natsir. Entakan pikiran akal sehat Natsir –Indonesia telah salah arah dengan menjadi negara serikat– memicu kesadaran kolektif. Sebab, bangsa ini pernah berkomitmen untuk memperjuangkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah itu kita lakukan pada 28 Oktober 1928.

BACA JUGA:Dewan Dakwah Jatim Umumkan Pemenang Lomba Artikel Mengenang Mosi Integral Natsir

Sumber: