Komisi IX DPR Imbau Kemenkes Tinjau Ulang Rencana Dokter Umum Lakukan Operasi Caesar di Wilayah 3T

HARIAN DISWAY – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengimbau Kementerian Kesehatan untuk meninjau dengan seksama rencana pelatihan bagi dokter umum di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar mereka dapat memberikan layanan kebidanan termasuk melakukan operasi caesar.

Netty berpendapat bahwa operasi caesar tidak boleh dilakukan sembarangan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai.

"Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu," ujar Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Jakarta 16 Mei 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah menyampaikan wacana tersebut.

Ia menyatakan bahwa pelatihan bagi dokter umum sangat penting agar mereka mampu menangani proses persalinan, termasuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil.

BACA JUGA:Kelelahan dan Komorbid Jadi Pemicu Utama Kematian Jamaah Haji, Ini Imbauan Kemenkes

Gagasan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu melahirkan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih kekurangan tenaga dokter spesialis kandungan.

mendengar hal itu, Netty mendesak Kementerian Kesehatan agar menyusun solusi jangka panjang dan menyeluruh untuk mengatasi minimnya tenaga dokter spesialis. 

Ia menilai tidak tepat jika tugas dokter spesialis obgyn dialihkan kepada dokter umum, sebab ia khawatir hal ini dapat memicu kejadian serupa terulang kembali, mengingat keterbatasan fasilitas dan kompetensi dokter umum dalam menangani proses persalinan.

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” jelas Netty. 

BACA JUGA:Wakil Ketua Komisi II DPR Kecewa Politik Uang Warnai PSU Pilkada Barito Utara

Ia juga menyatakan bahwa apabila pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilaksanakan, maka harus disertai dengan batasan kewenangan yang tegas, pengawasan yang ketat, serta regulasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa rencana pelatihan dokter umum di daerah agar dapat melakukan operasi persalinan caesar masih memerlukan pertimbangan dan kajian yang mendalam.

Sumber: