Ketua DPR Soroti Lonjakan PHK dan Dampak Tarif Impor AS, Desak Pemerintah Segera Bertindak

HARIAN DISWAY – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini.

Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak ekonomi dari kebijakan tarif impor Presiden AS, Donald Trump.

Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025, serta meningkatnya kasus PHK, khususnya di sektor media dan pertelevisian.

“Termasuk pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat yang berdampak pada perekonomian nasional,” ujar Puan. 

BACA JUGA:Badai PHK di Jatim, 8.000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Tahun Ini

Puan menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan akibat gejolak ekonomi global, seperti perang tarif, konflik geopolitik, dan dinamika internasional lainnya yang turut mempengaruhi situasi dalam negeri, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Karena itu, diperlukan kebijakan negara yang tepat dan responsif untuk mengintervensi kondisi tersebut demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.

“Pembangunan nasional harus tetap berjalan untuk melindungi kehidupan rakyat, meskipun tantangan internasional semakin kompleks,” tegasnya.

Puan melanjutkan bahwa dalam persidangan ini DPR telah mengawasi berbagai kebijakan, termasuk upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, perbaikan tata kelola sektor migas dan hilirisasi komoditas pertambangan, serta rencana pengadaan vaksin TBC M72.

BACA JUGA:50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Trump, Prabowo Siap Bentuk Satgas Khusus

Melalui fungsi pengawasan, DPR juga menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kasus keracunan pangan di 10 provinsi.

"Kemudian rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, dampak media sosial terhadap perilaku anak, dan penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba," tuturnya. 

Di akhir pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI atas dedikasi dan usaha mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sumber: