Badai PHK di Jatim, 8.000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Tahun Ini
Rentetan kasus PHK di Jawa Timur terus terjadi hingga Mei 2025. Setidaknya sudah ada 8.000 orang kehilangan pekerjaan. -dok disway-
”Model pembangunan yang akan datang tidak lagi berorientasi ekspor barang, tapi memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Ini yang disebut domestic demand driven growth model,” katanya.
Prof Rahma menambahkan, jika ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan, seluruh sektor ekonomi harus digerakkan bersamaan. Tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu seperti manufaktur.
”Jangan fokus hanya pada industri manufaktur. Sektor lain harus sama-sama didorong agar ekonomi bisa tumbuh secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kebijakan impor yang masih terlalu besar di Indonesia. Menurutnya, pemerintah seharusnya telah menerapkan strategi substitusi impor untuk melindungi dan menghidupkan kembali industri dalam negeri.
BACA JUGA:Aturan Lengkap Tentang Jaminan PHK Untuk Pekerja, Apa Saja Ketentuannya?
BACA JUGA:Prabowo Sahkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan
”Apalagi kita sudah terkena kebijakan Trump sebesar 32 persen. Kalau kita malah membuka kran impor hingga 70 persen, itu justru akan membunuh industri domestik,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar kebijakan ekonomi ke depan lebih pro terhadap pengembangan kapasitas produksi nasional dan peningkatan permintaan domestik.
”Pak Prabowo sebagai salah satu tokoh yang punya visi kemiliteran dan ketahanan nasional, sebaiknya juga mengarah pada kebijakan ekonomi yang kuat dalam negeri. Substitusi impor harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
