Kanang Kritik Koperasi Merah Putih: Jangan Seperti Rumah Kosong

HARIAN DISWAY — Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Rabu, 9 Juli 2025, ia menilai program tersebut belum menunjukkan arah yang jelas.

Menurut Kanang, koperasi yang telah terbentuk saat ini kebanyakan hanya formalitas belaka. Ia menyebut pengurus koperasi belum memahami arah, misi, bahkan manfaat koperasi itu sendiri.

“Sudah hampir 80 ribu koperasi terbentuk, luar biasa memang. Tapi ibarat ‘rumah kosong’, pengurusnya belum memahami arah, misi, dan manfaat koperasi itu sendiri. Banyak dari mereka bingung, tidak tahu harus berbuat apa,” kata kader PDI Perjuangan ini.

Kanang juga menyoroti proses pembentukan koperasi yang dinilainya tidak alami. Banyak melibatkan perangkat desa yang “dikerahkan”, bukan lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Ini, menurutnya, membuat koperasi belum mampu berkembang sebagai kekuatan ekonomi lokal yang mandiri.

BACA JUGA:PDI Perjuangan Siapkan Kader Penggerak Koperasi di Dapil Jatim IX

BACA JUGA:Refleksi HUT PDI Perjuangan, Bambang Pacul: Pentingnya Pendidikan Politik

Ia juga menilai banyak pihak masih menyamakan koperasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), padahal secara legal dan operasional keduanya berbeda.

“Karena BUMDes berbasis modal desa dan masyarakat, penyatuannya dengan koperasi justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam fungsi dan pengelolaan,” ujarnya.

Terkait rencana alokasi anggaran Rp5 triliun untuk program penguatan koperasi, Kanang mempertanyakan efektivitas penggunaannya. Ia khawatir program ini hanya akan jadi tumpukan rencana tanpa hasil nyata jika dana tidak benar-benar tersedia.

“Kalau Presiden menyampaikan pentingnya penghematan, bagaimana kalau dana 5 triliun itu dipangkas atau bahkan hilang? Harus ada jaminan dari Menteri, bahwa tanpa angka segitu pun program tetap bisa berjalan,” tegasnya.

BACA JUGA:Konsolidasi Internal PDI Perjuangan: Hasto Ajak Kader Senafas Memenangkan Pilkada 2024

BACA JUGA:Konsolidasi PDI Perjuangan Kota Batu: Target Kemenangan KD-Dewa dan Risma-Gus Hans

Sebagai alternatif, ia mendorong penguatan birokrasi tetap, khususnya di level daerah. Dinas koperasi di kabupaten/kota, menurutnya, perlu diberi kendali langsung dari pusat, seperti model Dinas Kependudukan.

“Kalau kepala dinas koperasi di kabupaten/kota dikendalikan langsung oleh Kementerian Koperasi, akan lebih efisien dan terkontrol. Yang dibutuhkan bukan lagi satgas atau tim adhoc, melainkan struktur birokrasi permanen yang dapat dipertanggungjawabkan langsung,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sumber: