Ketua DPRD Gresik Tertibkan Truk di Jam Sibuk

GRESIK, HARIAN DISWAY— Ketua DPRD Kabupaten GRESIK Syahrul Munir, turun langsung menyosialisasi dan menertibkan truk-truk angkutan berat di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis, 7 Agustus 2025. Fokus utamanya, membatasi kendaraan angkutan barang agar tidak melintas antara pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.

Langkah itu diambil merespons keluhan warga dan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas pada jam-jam padat. Terutama bagi para pengendara motor yang pulang kerja di waktu yang sama.

“Jam tiga sampai enam sore itu puncak lalu lintas. Sebagian besar pengguna jalan adalah pekerja yang pulang naik motor. Kalau ditambah kendaraan berat, rawan sekali kecelakaan,” ujar Syahrul saat ditemui di lokasi.

Ia menjelaskan, penertiban dilakukan dengan cara menahan sementara laju kendaraan berat yang hendak keluar dari JIIPE. Namun, keterbatasan fasilitas parkir di dalam kawasan menjadi tantangan tersendiri.

BACA JUGA:Wabup Gresik Buka Pelatihan Pemandu Wisata, Tingkatkan SDM di Sektor Pariwisata

BACA JUGA:Gus Yani Serius Cegah Korupsi di Gresik

“Sayangnya, JIIPE belum punya kantong parkir yang memadai. Tapi kita tetap minta sopir-sopir angkutan berat untuk putar balik atau menunggu sampai jam lewat,” tegasnya.

Syahrul menyebut tindakan ini sebagai bentuk edukasi dan penguatan kesadaran berlalu lintas. Bukan sekadar penegakan aturan. Ia berharap para pengemudi truk bisa memahami pentingnya saling menghormati sesama pengguna jalan. Memberi kesempatan pengendara motor untuk menggunakan jalan. Termasuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

“Kita tidak bermaksud mempersulit. Ini langkah kecil untuk membangun kesadaran. Mari kita berbenah bersama, mulai dari hal-hal sederhana seperti ini,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir (baju batik) berkomunikasi dengan satpam perusahaan agar menahan truk bermuatan berat untuk menunda keberangkatan.-TANGKAPAN LAYAR TIKTOK @MUHAMMADSYAHRULMUNIR-

Ke depan, ia mendorong pengelola JIIPE untuk menyediakan lahan tunggu atau kantong parkir khusus bagi angkutan barang. Hal itu dianggapnya penting agar regulasi pembatasan jam operasional truk bisa berjalan. Tanpa mengganggu aktivitas industri maupun masyarakat umum.

“Ini bukan hanya soal kendaraan, tapi soal kepedulian sosial di jalan raya,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: