Kedaulatan Data RI: Menjaga Kerahasiaan Negara atau Komoditas Geopolitik?

SETELAH melewati berbagai rangkaian negosiasi alot, Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan itu membawa komitmen pembelian besar dari Indonesia, sekaligus menurunkan ancaman tarif tinggi yang sebelumnya sempat membayangi produk ekspor nasional ke pasar AS. 

Kesepakatan itu dicapai pasca berlangsungnya pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam cuitan di akun medsosnya, Trump mengeklaim bahwa kesepakatan tarif sebagai pencapaian yang menguntungkan bagi kedua pihak. 

BACA JUGA:Pakar Soal Transfer Data Pribadi WNI: Bukan Berarti Diberikan Pada Pemerintah AS

BACA JUGA:Kesepakatan Dagang RI-AS Atur Ketat Pemindahan Data Pribadi, Ini Penjelasan Airlangga

”Kami telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya berbicara dengan presidennya yang luar biasa, sangat populer, kuat, cerdas. Dan kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya. Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu. Kami tidak akan membayar tarif apa pun, mereka membeli kami akses yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Itu mungkin bagian terpenting dari kesepakatan ini. Bagian lainnya, mereka akan membayar 19 persen, sementara kami tidak membayar apa pun. Saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia.” 

Begitu tulis Trump dalam unggahannya tidak lama seusai tercapainya kesepakatan dagang.

Di sektor perdagangan digital juga berimplikasi pada Indonesia. Dalam rilis Gedung Putih yang berjudul Joint Statement on Framework for  United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, dikatakan salah satu klausul Indonesia ”dipaksa” untuk berkomitmen menghapus hambatan perdagangan digital dan mendukung moratorium permanen bea masuk atas produk  transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan segera dan  tanpa syarat atau yang dikenal dengan istilah ”moratorium e-commerce”. 

BACA JUGA:Soal Transfer Data Pribadi Warga Indonesia ke Amerika, Ini Penjelasan Komdigi

BACA JUGA:PCO Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Hanya untuk Kepentingan Komersial

Selain itu, berkomitmen untuk memberikan akses data pribadi kepada AS dengan ketentuan  yang berbunyi, ”The United States and Indonesia will finalize commitments on digital trade, services, and investment. Indonesia has committed to eliminate existing HTS tariff lines on ’intangible products’ and suspend related requirements on import declarations; support a permanent moratorium on customs duties on electronic transmissions at the World Trade Organization (WTO). Indonesia will provide certainty regarding the ability to move personal data out of its territory to the United States through recognition of the United States as a country or jurisdiction…”

Namun, di balik angka tarif yang tampak mengesankan itu, terselip satu persyaratan Trump yang memicu kontroversi dan kekhawatiran. Yakni, Indonesia akan memberikan keleluasaan kepada Washington untuk mengakses data pribadi warga negara Indonesia. 

Meski kesepakatan itu mencegah lonjakan tarif lanjutan yang berpotensi merugikan ekspor Indonesia, adanya komitmen pembelian dalam jumlah besar terutama di sektor energi dan komoditas pertanian menjadikan tantangan keberlanjutan fiskal dan penguatan sektor industri dalam negeri untuk menuju kemandirian.

Lantas, kesepakatan dagang yang telah tercapai menggiring pada satu pertanyaan kritis, apakah kesepakatan itu merupakan respons kebijakan strategis dalam memasuki arena geopolitik yang kian eskalatif ataukah justru bentuk kompromi atas tekanan politik Washington terhadap hak-hak fundamental warga negara Indonesia dan kedaulatan data nasional?

Sumber: