KPK: Biaya Sertifikat K3 Rp275 Ribu Jadi Rp6 Juta, Pejabat Kemnaker Nikmati Rp81 Miliar

HARIAN DISWAY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemerasan besar-besaran dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, tarif resmi sertifikasi hanya Rp275 ribu, tetapi para pekerja harus membayar hingga Rp6 juta akibat pungutan liar yang dilakukan dengan modus memperlambat dan mempersulit proses.

Selisih biaya tersebut diperkirakan mencapai Rp81 miliar dan mengalir ke sejumlah pejabat.

BACA JUGA:Daftar 21 Kendaraan Mewah Immanuel Ebenezer yang disita KPK!

BACA JUGA:KPK Tetapkan Status Tersangka pada Wamenaker Immanuel Ebenezer

Dari periode 2019–2024, Irvian Bobby Mahendro disebut menerima Rp69 miliar melalui perantara untuk kebutuhan pribadi, termasuk belanja, hiburan, dan pembayaran rumah.

Gerry Adita Herwanto diduga menerima Rp3 miliar melalui setoran tunai, transfer, dan kerja sama dengan dua perusahaan penyedia jasa K3.

Subhan menerima Rp3,5 miliar dari sekitar 80 perusahaan pada 2020–2025, sedangkan Anitasari Kusumawati mendapat Rp5,5 miliar pada 2021–2024.

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, ICW: Peringatan Serius bagi Kabinet Merah Putih

Aliran dana juga menyasar pejabat tinggi, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebesar Rp 3 miliar, serta Fahrurozi dan Hery Sutanto sebesar Rp1,5 miliar.

Dalam OTT pada Rabu, 20 Agustus 2025 malam, KPK menangkap Noel dan 13 orang lainnya.

KPK juga menyita sejumlah uang, puluhan mobil mewah, serta motor Ducati, dan menyegel salah satu ruangan di kantor Kemenaker.

BACA JUGA:Wakilnya Kena OTT, Menaker Yassierli Tegas Dukung Langkah KPK

Menanggapi kasus ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang berjalan.

Sumber: