Kantong Fulus Wakil Rakyat

Mau bukti? Proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara. Pelakunya Andi Tofan Tiro, anggota DPR periode 2014–2019 dari PAN. Ia menerima Rp7,4 miliar dari para pengusaha yang kebagian proyek. Andi divonis 9 tahun. 

Kantong fulus keenam: para anggota dewan memalak BUMN, Bank Indonesia, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Mereka mengincar dana corporate social responsibility (CSR). 

Contoh kasus, kini dalam pengusutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Satori dan Heri Gunawan. Keduanya anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024. 

Komisi XI mempunyai wewenang menetapkan anggaran BI dan OJK. Akhirnya disepakati bantuan sosial BI dan OJK disalurkan lewat kegiatan para anggota DPR. Nah, diduga para anggota dewan itu menyelewengkan CSR tersebut.

Tentu, tidak semua wakil rakyat memanfaatkan kantong-kantong ilegal yang disebut di atas. Tidak tergiur dengan kantong penuh fulus itu.

Tapi, juga bisa sebaliknya, sebagian  para anggota DPR telah merogoh kantong ilegalnya. Atau mendapat jatah. Selama ini hanya beberapa wakil rakyat yang tertangkap. Kena operasi tangkap tangan (OTT). Atau, terbongkar karena ada yang bernyanyi. 

Nilai dari kantong ilegal itu ternyata jauh lebih besar. Berlipat-lipat  jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan (legal) yang sekitar Rp 105 juta per bulan yang heboh itu. Namun, mengapa sebagian anggota DPR tetap menjadi tikus berdasi, padahal pendapatannya cukup besar.

Agar lebih fair, kita bandingkan pendapatan (legal) DPR RI dengan parlemen negara tetangga.

Anggota parlemen Malaysia, seperti dikutip Tempo, mendapat penghasilan bulanan setara Rp115 juta hingga Rp154 juta. Di luar uang rapat dan perdin. Itu tidak berarti Malaysia lebih besar. Sebab, income per kapita negeri jiran kita itu lebih besar.

Thailand. Dikutip dari The Nation, gaji dan tunjangan anggota parlemennya, kalau dirupiahkan, Rp 62,7 juta. Itu belum termasuk uang transpor. Juga, ada tunjangan kesehatan yang bisa menanggung hingga Rp60 juta.

Di Filipina gaji para senator dan anggota DPR sebesar Rp79,4 juta hingga Rp90,9 juta. Gaji ketua DPR dan presiden senat kalau dirupiahkan sekitar Rp109 juta. Dibandingkan dengan Filipina, DPR Indonesia lebih besar.

Tapi, mengapa masyarakat Indonesia begitu marah saat mendengar kenaikan tunjangan para anggota DPR RI? Selalu heboh. Ya, karena masyarakat terlalu lama dan sangat sering mendengar kabar menyedihkan dari Senayan. 

Termasuk, kabar terbongkarnya saku-saku ilegal di berbagai sudut DPR.  Sudah hal biasa, berita koruptor berbulu wakil rakyat.

Prestasi wakil rakyat juga tidak baik-baik saja. Prestasi legeslasi 2024, misalnya, dari 47 RUU perioritas, hanya 10 yang selesai.

Keterlibatan publik dalam pembahasan RUU juga minim. Pembahasan RUU Cipta Kerja 2023 atau RUU IKN diproses secepat kilat. Banyak yang protes karena publik tak dilibatkan. Membuat ”jarak” rakyat dan wakilnya terlalu jauh.

Sumber: