Jawa Timur Sepakat Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri

Jawa Timur Sepakat Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf di Sidang Paripurna Rabu 3 September -Edi Susilo Disway -

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf memastikan pihaknya telah menghapus anggaran kunjungan luar negeri di tahun ini. Itu dikatakan Musyafak pada Rabu, 3 September. 

Keputusan itu disampaikan oleh Musyafak usai menggelar sidang Paripurna di DPRD Jawa Timur, Rabu siang. ”Kebijakan ini sekaligus memperhatikan moratorium Presiden,” katanya. 

Pertimbangan lain, penghapusan anggaran dinas perjalanan luar negeri itu juga merespons situasi masyarakat akhir-akhir ini. Di antaranya banyaknya pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan, dan lesunya ekonomi. 

”Untuk itu kami, baik eksekutif maupun legislatif di Jawa Timur sepakat untuk menghapus anggaran perjalanan luar negeri,” paparnya. Yang totalnya, dalam APBD Murni 2025 mencapai hampir Rp19 miliar. 

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Penertiban Gula Rafinasi

BACA JUGA:Terbitkan SE, Gubernur Khofifah Perkuat Antisipasi Gangguan Keamanan di Jawa Timur

Pada pembahasan di APBD perubahan, (PAPBD) 2025, anggaran tersebut dihapus. Dan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif dan menyasar kepentingan masyarakat lebih banyak. 

Keputusan penghapusan itu juga disampaikan dalam rapat badan anggaran (Banggar) di sidang Paripurna. Selain, perjalanan luar negeri, eksekutif dan legislatif juga sepakat mengalihkan anggaran pokok pikiran (pokir) yang tak terserap ke program lain. 

Usai sidang, Musyafak juga mendorong agar para anggota legislatif di DPRD Jawa Timur untuk lebih menahan diri. Juga menjaga sikap mereka. 

”Untuk tidak memancing kecemburuan,” paparnya. Dengan tidak mengumbar kemewahan atau flexing. Sebagai anggota dewan, kata Musyafak, harus menyelami kondisi masyarakat yang ada. 

Selama dua hari, DPRD Jawa Timur memang terus menggelar rapat secara maraton. Dengan agenda pembahasan PAPBD 2025. 

BACA JUGA:Sasaran MBG Jawa Timur Capai 1,9 Juta Penerima Manfaat

BACA JUGA:Pemprov Jawa Timur Anggarkan Bantuan Pendidikan BPOPP ke Siswa Madrasah di 2026

Selasa lalu, pembahasan PAPBD membahas laporan dan tanggapan komisi-komisi. Sementara hari ini, pembahasan PAPBD disampaikan oleh anggota anggar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: