Pemprov Butuh Rp 11 Miliar, Pemkot Butuh Rp 4,3 Miliar Untuk Perbaikan Fasum Usai Kerusuhan

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Ombudsman Jawa Timur mendorong Pemprov Jawa Timur dan Pemkot membuat peta jalan perbaikan fasilitas umum usai kerusuhan Surabaya pada 29-30 Agustus lalu. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, pihaknya telah menemui pejabat Pemprov dan Pemkot terkait kerusakan fasilitas publik. ”Dan kami meminta agar ada rencana terukur dalam perbaikan fasilitas itu,” katanya. 

Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman, rekonstruksi ulang sebagian gedung Grahadi mencapai Rp11 miliar. Rencananya, perbaikan gedung peninggalan kolonial itu bakal selesai direnovasi Desember. 

Sementara untuk aset milik Pemkot, tercatat ada 383 aset yang dirusak atau dibakar. Dengan kerugian mencapai Rp4,3 miliar. ”Sementara untuk Pemkot, belum ada kepastian kapan proses perbaikan bisa selesai,” katanya. 

BACA JUGA:Setelah Grahadi, Polsek Tegalsari Surabaya juga Ludes Dibakar Massa

BACA JUGA:Setelah Ludes Dibakar, Polsek Tegalsari Pindah di Bawaslu Jatim

Agus mendorong agar Pemkot Surabaya segera menyusun timeline perbaikan ini. Sebab, beberapa fasilitas publik sangat diperlukan bagi masyarakat. 

Misalnya soal CCTV. Di beberapa titik saat ini masih rusak dan belum diganti. Ombdusman juga sudah konfirmasi ke Pemkot. Dan menjelaskan kerusakan itu membuat sistem pemantauan kota SITS tak berfungsi secara maksimal. 

”CCTV ini menjadi penting dan prioritas untuk segera dipulihkan,” kata Agus. Sebab, jika tak segera berfungsi kembali, maka Pemkot bisa kehilangan bukti jika ada kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Pahlawan. 

Selain CCTV, desakan lain adalah segera melakukan pemasangan kembali barier jalan di beberapa lokasi yang hilang dan rusak. Salah satunya di kawasan Basuki Rahmat di depan Tunjungan Plaza. 

Dari konfirmasi pejabat Pemkot, Agus menuturkan barier itu akan segera diganti. Bukan dengan yang baru, tapi menggeser barier di ruas jalan yang tak terlalu padat. Seperti jalan Kenjeran. 

”Tapi menurut kami, ini hanya menggeser masalah,” katanya. Sebaiknya tetap harus ada penggantian baru barier di ruas jalan yang dirusak. Agar lalu lintas tak semrawut dan mengurangi potensi kecelakaan. 

Dia mendorong agar Pemkot Surabaya berkomunikasi dengan DPRD kota. Khususnya dalam penggunaan anggaran darurat di APBD untuk perbaikan Fasum ini. ”Intinya harus ada timeline. Kapan selesai dan bisa kembali normal,” paparnya. 

Sebelumnya, pada Senin, Wali Kota Eri Cahyadi sudah berstatmen soal rencana perbaikan itu. Rencananya dari APBD akan digelontorkan sebesar Rp2,5 miliar. Sementara kekurangan sisanya akan dibantu oleh pihak swasta. (*)

Sumber: