RAPBD 2026 Jawa Timur Turun, Defisit Anggaran Rp1 Triliun

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Rancangan APBD 2026 Jawa Timur diperiksi menurun dibandingkan tahun ini. Keputusan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri sidang Paripurna, di DPRD Jatim jalan Indrapura, Rabu, 10 September 2025. 

”Pendapatan daerah di 2026 mencapai Rp28,2 triliun,” paparnyi. Pendapatan itu didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp17,2 triliun, serta pendapatan transfer Rp10,9 triliun dan pendapatan lain lain yang sah mencapai Rp28,1 miliar. 

Sementara untuk belanja daerah akan mencapai Rp29,2 triliun. Alokasi paling besar belanja daerah untuk Jatim tahun depan dikeluarkan untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp9,4 triliun. Disusul sektor kesehatan dengan Rp5,7 triliun, dan pekerjaan umum yang mencapai Rp1,2 triliun.

BACA JUGA:Pemprov dan DPRD Godok Perubahan APBD Jatim 2025, Anggaran Pos Pendidikan Capai Rp 9,9 Triliun

BACA JUGA:Deni Wicaksono: DPRD Jatim Fokuskan P-APBD 2025 untuk Program Pro Rakyat

Angka itu turun dibandingkan APBD murni di 2025, di mana pendapatan daerah mencapai Rp28,4 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah mencapai Rp30,2 triliun. 

Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono mengakui soal adanya perbedaan anggaran di 2026 nanti. Salah satunya adalah kebijakan pusat yang membuat pendapatan daerah berkurang. 

Khususnya tentang UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan antara pusat dan daerah. ”Yang berdampak pada pengurangan pendapatan dari sektor pajak yang cukup banyak bagi Jawa Timur,” paparnya. 

Kedua soal makin berkembangnya mobil listrik di tanah air. Namun, hal itu  tak memberikan dampak pada daerah. Karena mendapatkan insentif dari pemerintah terkait pembebasan dan tak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara untuk menyesuaikan RAPBD 2026 itu Pemprov akan seleksi dalam belanja daerah. Salah satunya memperketat belanja dan pengeluaran tidak perlu. Seperti anggaran untuk seminar seminar dan kunjungan dinas. ”Untuk kunjungan dinas akan dilakukan sangat selektif” terangnya. (*)

Sumber: