Pimpin HUT ke-15 BNPP, Mendagri Tekankan Tiga Tugas Utama BNPP

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP. Upacara dilaksanakan di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 September 2025.

Dalam amanatnya, Tito menegaskan kembali tiga tugas pokok yang harus menjadi fokus seluruh jajaran BNPP. Diantaranya menjaga perbatasan negara, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta mendorong pembangunan kawasan perbatasan.

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Akan Kaji Kriteria Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa

BACA JUGA:Tito Karnavian Sentil Anggaran Program Stunting Sebesar Rp 10 M

Penambahan Pos Lintas Batas Negara

Perihal tugas pokok pertama, Tito mengatakan BNPP masih memiliki pekerjaan penting dalam memperkuat garis depan negara melalui penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Tercatat, saat ini terdapat 15 PLBN yang sudah beroperasi di berbagai titik perbatasan.

Melanjutkan, Tito juga mengingatkan terkait pesan Presiden sebelumnya. Yakni agar fungsi dan peran PLBN tidak sebatas menjadi pintu gerbang negara, melainkan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan zona inti dan zona pendukung.

“Kalau masih dirasa kurang, tentu akan kita tambah secara bertahap. Yang penting koordinasi pusat dan daerah dalam pengelolaan PLBN berjalan maksimal,” ujarnya.

BACA JUGA:DPR Minta Kemendagri Segera Kumpulkan Para Kepala Daerah Agar Tidak Menaikkan Pajak Sembarangan

BACA JUGA:Soroti Kenaikan Harga Beras, Mendagri Usul Ada Bantuan Ongkos Distribusi

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah

Kemudian, Tito menegaskan tugas pokok kedua BNPP adalah menyelesaikan berbagai persoalan sengketa perbatasan, baik darat maupun laut. Termasuk diantaranya penetapan garis batas yang masih belum tuntas.

Tito menyebutkan sejumlah wilayah di Kalimantan dan perbatasan dengan Timor Leste masih menjadi fokus utama. Misalnya di Kalimantan Utara (Kalut), titik yang rawan terdapat di Sebatik dan Krayan. Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), perbatasan dengan Distrik Otonomi Oecusse-Ambeno (Timor Leste) juga masih memerlukan perhatian khusus.

Sumber: