BUMD Tak Produktif Bebani Anggaran, Deni Wicaksono: Merger atau Bubarkan Saja!

Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut telah menerima penyertaan modal yang cukup besar dari pemerintah provinsi.

BACA JUGA:Deni Wicaksono Tetap Kawal Kasus Pungli SMAN 1 Kampak setelah Kepala Sekolah Dicopot

BACA JUGA:Dorong Aturan Tegas, Deni Wicaksono Ingatkan Potensi Pungli di Sekolah Menengah Jatim

“Kalau BUMD menerima modal besar tapi hanya memberi setoran ratusan juta, ini jelas tidak sehat. Kita perlu mempertanyakan efektivitas penggunaan modal itu,” tegasnya.

Minim kontribusi rupanya hanya salah satu kendala kinerja BUMD. Menurut Deni, beberapa BUMD juga tersandung masalah hukum.

Misalnya, Bank Jatim yang terkena kasus kredit fiktif senilai Rp569,4 miliar, Petrogas Jatim Utama (PJU) yang pernah digeledah Kejati Jatim terkait dugaan korupsi, dan PT Delta Artha Bahari Nusantara yang pengelolaan jasa kepelabuhanannya bermasalah.

“BUMD yang bermasalah, tidak produktif, dan penuh persoalan hukum lebih baik digabung atau dibubarkan. Kalau tidak, mereka hanya akan terus menjadi beban anggaran daerah,” tegas tokoh 44 tahun itu.

BACA JUGA:Deni Wicaksono: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Penyerapan Tenaga Kerja

BACA JUGA:Penutupan Jalur Gumitir Dinilai Tidak Siap, Deni Wicaksono Desak Evaluasi Jalur Alternatif

Dalam kesempatan itu, Deni meminta Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran khusus untuk audit BPK terhadap kinerja BUMD periode 2025-2026. Itu penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan modal daerah.

“Kami ingin memastikan penganggaran untuk pendanaan audit BPK tersedia. Tanpa audit yang jelas, sulit mengetahui secara pasti apakah BUMD benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” ujarnya.

DPRD Jatim menyatakan bahwa ada anak perusahaan BUMD yang mengalami kerugian atau minus. Misalnya, tiga anak perusahaan PT JGU. Terkait hal itu, Deni menyarankan merger atau bahkan likuidasi untuk menekan pemborosan anggaran.

“Anak perusahaan yang tidak sehat harus segera diputuskan nasibnya. Merger atau likuidasi adalah opsi terbaik agar tidak terus menguras anggaran,” pungkasnya. (*)

Sumber: